SANCAnews.id – Menko Polhukam Mahfud MD menjawab
tantangan debat anggota Komisi I DPR Fadli Zon dengan para sejarawan terkait
Keppres Nomor 2/2002 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Beleid itu
mengambil peristiwa Seranga Umum 1 Maret 1949 sebagai tonggak eksistensi NKRI
namun tidak mencantumkan nama Soeharto yang dianggap Fadli berperan besar.
Fadli meminta agar Keppres 2/2022 direvisi karena berusaha
membelokkan sejarah dan menantang Mahfud memfasilitasi debat dengan sejarawan
penyusun naskah akademik keppres tersebut. "P @mohmahfudmd mari ajak
diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan
fakta. Tapi jangan belokkan sejarah!," cuit Fadli, Jumat (4/3/022) petang.
Merespons Fadli, Mahfud justru meminta Fadli sendiri yang
menghubungi sejarawan tersebut. Bahkan, Mahfud membawa-bawa nama Gubernur DI
Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ihwal masalah ini.
"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak.
Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa juga langsung ajak debat ke
Gubernur DIY," jawab Mahfud.
Menurut dia, permasalahan ini sudah didiskusikan sejak
beberapa tahun lalu, tepatnya Tahun 2018. Eks Menteri Pertahanan (Menhan) ini
mengaku ikut rapat tersebut.
"Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu
sudah berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. Sy juga tak sempat jadi
panitia debat," ucapnya.
Sebelumnya, Mahfud menyebut Fadli bukan seorang ahli di
bidang sejarah. Lebih lugas Fadli disebutnya bukan penentu benar tidaknya
sebuah peristiwa sejarah. "Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon.
Tetapi ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik," jelas Mahfud kepada
wartawan, Jumat (4/3/2022).
Kendati demikian, sambung Mahfud, apa pun pernyataan yang
terlontar dari Fadli Zon tetap harus didengarkan. Toh, pemerintah sama sekali
tak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah serangan.
"Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto, malah itu di naskah kademik Kepres nama Soeharto disebut 48 kali. Karena kita (Pemerintah) menencatat dengan baik peran Pak Harto," ucapnya. (sindonews)