SANCAnews.id – Anggota Komisi XI DPR RI dari
Fraksi PKS Hidayatullah memberikan komentar mengenai pembangunan Ibu Kota
Negara (IKN) Nusantara. Hidayatullah memberikan kritik mengenai proyek IKN
Nusantara.
Menurutnya, biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan IKN
pasti besar. Ia merasa tak yakin dengan pemerintah yang akan melakukan
pembangunan IKN tersebut.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Hidayatullah
menyinggung soal proyek tol laut yang dinilai gagal.
Hidayatullah mengatakan, mengubah wilayah kosong menjadi IKN
merupakan tugas yang kompleks bagi pemerintah.
"Berbagai infrastruktur yang memadai perlu dibangun guna
menunjang kegiatan perekonomian. Berdasar catatan kami, dalam periode
pemerintahan Joko Widodo, terdapat pembangunan infrastruktur yang dinilai gagal
mencapai tujuannya," kata Hidayatullah, seperti dikutip dari
wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (17/3/2022).
Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, proyek tol laut yang
digencarkan sejak 2015 merupakan program kerja pemerintah yang gagal.
Padahal, anggaran yang direalisasikan untuk tol laut mencapai
Rp 1,61 triliun untuk periode tahun 2016=2020.
Kemudian, puncaknya ada pada tahun 2020 yang mencapai Rp
364,14 miliar.
"Total anggaran yang tergolong signifikan ini belum
mencakup biaya pembangunan kapal yang mencapai Rp50 triliun. Namun, sangat
disayangkan bahwa berbagai upaya menggelontorkan dana sangat fantastis ini
belum memberikan hasil yang optimal guna mencapai orientasi kebijakan,"
jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa disparitas harga antara daerah Barat
seperti DKI Jakarta dengan Makassar, Manokwari, dan Papua pada 2021 tidak
mengalami penurunan yang signifikan.
"Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih
tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat.
Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah
20 persen," bebernya.
Menurutnya, kegagalan tol laut menimbulkan keraguan terkait proyek IKN, "Misalnya, harga komoditas bawang merah 60 persen lebih tinggi di Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada tahun 2016, disparitas harga untuk komoditas yang sama hanyalah 20 persen," ungkapnya.
Hidayatullah menegaskan, sebaiknya keuangan diprioritaskan
untuk penanganan pandemi covid-19.
"Padahal, kemampuan finansial Indonesia saat ini masih
perlu diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19," tandasnya. (*)