SANCAnews.id – Ekonom Senior Faisal Basri, mengkritisi adanya usulan untuk menunda Pemilu 2024 atau memperpanjangan masa jabatan presiden. Menurutnya, jika alasan anggaran penyelenggaran pemilu yang dianggap terlalu berat seperti mendulang air terpercik muka sendiri.
Jika alasan anggaran yang diajukan KPU dianggap terlalu besar, maka menurutnya hal itu akan gugur dengan sendirinya. Sebab untuk pemindahan IKN saja anggarannya lebih besar.
"Alasan menguras anggaran ini seperti mendulang air terpercik muka sendiri. Alasan KPU mengusulkan anggaran fantastis Rp86 triliun, padahal di tengah pandemi pula pemerintah hendak membangun IKN dengan anggaran lebih dari Rp 500 triliun yang lebih dari separuhnya dibiayai APBN. Jadi gugur dengan sendirinya," kata Faisal dalam webinar dengan tajuk 'Wacana Penundaan Pemilu', Rabu (2/3/2022).
Selain itu, Faisal juga mengatakan pemerintah membeli senjata secara jor-joran. Ia mengatakan, masih banyak juga pemborosan lainnya yang dilakukan pemerintah.
"Banyak lagi pemborosan luar biasa sebagaimana tercermin dari ICOR yang melonjak di era Jokowi. Investasi banyak tapi hasilnya sedikit," tuturnya.
Lebih lanjut, Faisal juga menyinggung mudahnya pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur misalnya seperti jalan Tol.
"Untuk membangun 1 km jalan di era sebelumnya hanya membutuhkan 4-4,6 unit modal di era Jokowi 6,5 unit modal. Jadi dibutuhkan modal lebih banyak di era Jokowi," tuturnya.
Usulan Cak Imin
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022). (suara)