SANCAnews.id – Ketua DPP Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, sikap diam Presiden Joko Widodo
terhadap wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 rentan disalahartikan sebagai
dukungan terhadap wacana tersebut. Karenanya, dia medorong agar Jokowi segera
mengambil sikap menolak.
"Pak Jokowi harus kembali menyatakan penolakannya
terhadap ide penundaan Pemilu 2024. Diamnya Pak Jokowi bisa multitafsir karena
bisa dianggap mendukung penundaan Pemilu, terlebih ide-ide itu muncul dari
partai pendukung pemerintah," kata Mardani kepada wartawan, Kamis
(3/3/2022).
Menurut Mardani, pandemi Covid-19 yang dijadikan alasan untuk
menunda Pemilu 2024 itu tidak masuk akal. Sebab, alasan tersebut bertentangan
dengan sikap pemerintah yang memaksakan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) 2020 lalu.
"Alasan pandemi Covid-19 untuk menunda Pemilu tidak
masuk akal. Ini bertentangan dengan sikap pemerintah yang memaksakan Pilkada
serentak 2020 di saat penularan pandemi sedang naik-naiknya," tegas
Mardani.
Lagipula, kata Mardani, pemerintah belakangan kerap
mengeluarkan klaim bahwa pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah semakin membaik
dan terkendali. Bahkan sudah ada recana untuk mengubah status bencana pandemi
menjadi endemi.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI ini mengingatkan agar
semangat reformasi harus tetap dipertahankan. Jangan sampai seorang pemimpin
negara bersikap sebaliknya dan tidak menaati konstitusi yang berlaku.
"Semangat reformasi mesti tetap dipertahankan dan
diperjuangkan bersama. Tentu dengan itikad baik dari pengelola negeri saat
ini," kata Mardani.
"Pemimpin yang baik mestinya taat asas dan membangun
sistem yang baik," imbuhnya.
Sebelumnya, penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu
beserta pemerintah dan DPR RI telah sepakat pelaksanaan Pemilu 2024 akan
digelar pada 14 Februari 2024.
Namun belakangan kembali muncul wacana penundan Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar
Pemilu ditunda minimal dua tahun demi pemilihan ekonomi nasional pasca pandemi
Covid-19.
Usulan dan alasan serupa juga pernah diutarakan oleh Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Wacana tersebut kemudian mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Namun, sejumlah partai politik pendukung pemerintah seperti
PDIP dan NasDem tegas menolak wacana tersebut. Belakangan sejumlah pihak
medesak agar Presiden Joko Widodo segera memberikan pernyataan sikap. Terlebih
sebelumnya dalam beberapa kesempatan mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah
tegas menolak masa jabatan presiden diperpanjang maupun menunda Pemilu. (era)