SANCAnews.id

SANCAnews.id – Dukungan presiden tiga periode yang disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan pada Selasa lalu (29/3) menuai polemik.

Pasalnya, Apdesi yang dimotori Surtawijaya itu disebut tidak berbadan hukum. Hal itu ditegaskan Ketua Umum DPP Apdesi, Arifin Abdul Majid dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).

Arifin menegaskan, Apdesi yang ia pimpin resmi berbadan hukum sejak tahun 2016 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972-AH.01.07 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021.

Atas dasar itu, pihaknya pun merasa Apdesi dicatut. Pihaknya juga mengutuk keras deklarasi presiden tiga periode yang mengatasnamakan Apdesi.

"Apdesi mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden," tegas Arifin.

Pihaknya juga mempertanyakan alasan pemerintah menyertakan organisasi mengatasnamakan Apdesi namun tidak berbadan hukum.

"Apalagi diseret dalam politik praktis seperti dukungan presiden tiga periode," tegasnya. (*)

SANCAnews.id – Kepala Bidang (Kabid) Propam Polda Banten Kombes Yudho Hermanto mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Banten didominasi oleh penyalahgunaan narkoba.

Yudho Hermanto mengatakan hal itu dalam kegiatan pembinaan etika profesi Polri tahun anggaran 2022 yang digelar di sebuah hotel di Kota Serang, Kamis (31/3/2022).

"Tahun ini pelanggaran, kalau berdasarkan data masih banyak yang didominasi pertama narkotika," kata Yudho Hermanto seraya enggan menyebut jumlah data pelanggar.

Yudho menjelaskan untuk penanganan bagi anggota yang tersandung kasus narkoba, pihaknya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Makanya kita sampaikan ada BNN yang menyampaikan," jelas alumni Akpol 1997.

Selain narkoba, Yudho menambahkan masalah lain yang sering dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Banten, yaitu tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri.

"Satu lagi masalah kedisiplinan, tidak masuk kantor, meninggalkan tugas itu nanti akan kami sampaikan juga bagaimana terkait disiplin dan kode etik itu sendiri," tambahnya.

Yudho menambahkan dalam kegiatan itu Bidang Propam akan mengingatkan anggota kepolisian untuk bekerja profesional, dalam menangani perkara, atau laporan masyarakat.

"Penyalahgunaan wewenang baik itu, dalam penyidikan, ataupun tugas pokok yang lain. Makanya kita sampaikan materi dari penyidik Ditreskrimum, dan Ditreskrimsus," tambahnya.

Meski masih adanya oknum polisi nakal, Yudho menegaskan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Banten, mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya.

"Kalau kemarin setelah kita melakukan mitigasi, ada penurunan sangat signifikan. Artinya kita sangat semaksimal mungkin untuk menekan. Pertama menekan, mengurangi, kemudian kalau bisa kita mencegah, dan salah satunya dengan kegiatan ini," tegasnya.

Yudho menjelaskan dalam kesempatan itu, Bidang Propam akan memberikan masukan, dan pembinaan kode etik. Sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran oleh anggota kepolisian.

"Kita kasih tahu masukan, pembinaan kode etik, sehingga anggota tidak bermasalah dan bisa memahami dari diri pribadi sendiri," jelasnya.

Yudho memastikan tidak akan segan-segan menindak anggota kepolisian yang tidak bekerja profesional, dan melakukan pelanggaran hukum.

"Sanksi terberat kalau disiplin itu bisa dilakukan penempatan khusus bisa di sel selama 21 hari. Kalau kode etik itu bisa pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat sebagai anggota Polri," tandas mantan Kapolres Cilacap. (poskota)

SANCAnews.id – Ketua Umum Pengurus Pusat PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) Komjen Pol (Purn), Oegroseno segera menggugat Kemenpora dan KONI Pusat  atas pembatalan pengiriman atlet tenis meja ke SEA Games 2022.

Pernyataan ini disampaikan Oegroseno ketika dihubungi di Jakarta Kamis (31/3/2022).

“Insyaa Allah, minggu depan surat gugatan sudah kami layangkan ke Pengadilan,” tutur Oegroseno.

Dia mengatakan, pihaknya tidak memperoleh penjelasan rinci mengapa tim tenis meja Indonesia yang sudah didaftar ke KOI untuk dikirim ke SEA Games dibatalkan Menpora.

Menurut Oegroseno, PP PTMSI, oleh KONI, sudah diberi pilihan untuk membiayai sendiri secara mandiri ke SEA Games 2022 ini.

Mandiri artinya seluruh biaya tim tenis meja Indonesia ke SEA Gemes ditanggung sepenuhnya oleh PP PTMSI, bukan oleh negara. Ini sudah disetujui.

Sejak itu, PP PTMSI sudah melakukan pelatnas dengan mengontrak pelatih asing yang mana pembicayaan keseluruhan perbulannya mencapai lebih dari Rp 100 juta. Total perhitungan hingga selesai SEA Games mencapai sekian miliar rupiah.

“Sekaramg kalau dibatalkan, selain dipertanyakan dasar pembatalannya, juga keputusan pembatalan ini sangat merugikan atlet tenis meja nasional. Di tingkat internasional dibatalkan ikut serta, seperti di SEA Games, sementara di tingkat nasional seperti PON XX Papua 2021 kemarin juga tidak dipertandingkan. Yang rugi semuanya adalah atlet, jadi keputusan itu sangat merugikan atlet,” sebutnya.

Hampir 3 tahun Oegroseno mengatakan PP PTMSI sudah mengirim surat sebanyak 5 kali. Namun  satupun tidak pernah dibalas. Dalam surat-surat yang dikirimkan itu Oegaroseno mengatakan pihaknya sudah menjelaskan panjang lebar tentang persoalan yang dihadapi oleh PTMSI.

Tidak hanya itu saja, PP PTMSI memberikan jalan keluar yang tepat agar segera bisa selesaikan, namun satupun dari surat-surat itu tidak ditanggapi sama sekali.

Dia menyimpulkan tenis meja tidak dipedulikan sehingga keputusan yang  diambil pun tidak ada dasarnya yang jelas.

Mantan Wakapolri yang juga pernah memimpin Divisi Propam Mabes Polri ini mengatakan dia ingin menyelesaikan perseteruan organisasi tenis meja ini di meja pengadilan.

Karena itu dia menggugat Kemenpora dan KONI Pusat secara perdata di Pengadilan. 

Seperti diketahui selain PP PTMSI pimpinan Oegroseno, organisasi tenis meja ini juga punya pimpinan lain yakni Pieter Layardi yang baru-baru ini terpilih dalam Munas. (poskota)

SANCAnews.id – Pemerintah Kota Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat baru saja membuat pengumuman bahwa adzan akan diizinkan berkumandang melalui pengeras suara sepanjang tahun. Aturan ini mirip dengan aturan yang memperbolehkan penggunaan lonceng gereja.

Peraturan baru ini dibuat oleh dewan kota, di mana nantinya mulai dari 2 April 2022 saat bulan Ramadhan dimulai, adzan akan diperbolehkan berkumandang melalui pengeras suara antara pukul 7 pagi hingga 10 malam waktu setempat.

Melalui aturan ini, adzan akan dikumandangkan sebanyak tiga kali sehari dengan volume yang diatur di batas desibel tertentu.

“Muslim telah menjadi bagian dari struktur Amerika selama lebih dari 400 tahun sejak muslim pertama datang ke Amerika sebagai budak. Dan Minneapolis telah manjadi rumah bagi poulasi muslim terbesar asal Somalia dan Afrika Timur di negara ini,” ucap resolusi tersebut, disitat 31 Maret 2022.

“Dan masjid-masjid di sekitar kota dapat merayakan Ramadhan setiap hari dengan suara Adzan yang dipatuhi oleh umat Islam di seluruh dunia,” sambungnya.

Ucapan tersebut tertuang dalam resolusi yang dipresentasikan oleh anggota dewan Jamal Osman. Menurutnya, resolusi ini adalah bentuk penghormatan terhadap aspek ibadah setiap agama yang ada di Minneapolis, seperti juga aturan untuk lonceng gereja.

“Islam berada pada pijakan yang sama dengan setiap agama lain di Minneapolis. Sekarang, kami memiliki sebagian besar populasi muslim Afrika Timur yang terus tumbuh. Resolusi akan memberikan mereka kesempatan untuk mengakui iman mereka dengan cara yang sama seperti orang lain,” ucap Osman seperti dikutip Hops.ID dari laman Middle East Eye.

Jamal Osman juga menambahkan bahwa ia berharap nantinya setiap kota di AS dapat mengikuti jejak Minneapolis dan membuat kebijakan yang mencerminkan setiap agama dan komunitas.

Menyambut pengumuman ini, penduduk Minneapolis mengaku senang. Seperti salah satu penduduk Minneapolis, Rabya Mustafa yang mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar.

“Bisakah anda bayangkan mendengar Allahu Akbar sepanjang hari dari pengeras suara saat anda berjalan-jalan di Amerika? Ini pasti kemenangan besar,” ucap Mustafa, penduduk yang telah tinggal di Minneapolis selama 10 Tahun.

Sebelumnya, Hamtramck Michigan merupakan kota di AS yang pertama kali melegalkan adzan di publik pada 2004 lalu, yang kemudian diikuti oleh Dearborn, di mana muslim merupakan mayoritas di sana. ***

SANCAnews.id – Said Aqil Siradj membicarakan soal Islam Nusantara belakangan menjadi sorotan publik. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menyebut Islam nusantara berasal dari berbagai sumber yang salah satunya China.

Said Aqil Siradj juga memastikan Islam Nusantara bukanlah ajaran agama baru. Kata dia, Islam berhasil membangun peradaban sampai ke Afrika, Spanyol, Persia, India, kemudian masuk hingga Nusantara.

“Islam Nusantara berasal dari berbagai sumber, seperti dari China atau Kamboja, Gujarat India, ada dari Persia, dan ada juga yang langsung dari Hadramaut atau Tanah Arab,” ungkap Said Aqil Siradj, dikutip dari terkini.id (Jaringan Suara.com), Kamis (31/3/2022).

Berasal dari berbagai sumber dan beragam, Islam Nusantara memiliki pemikiran tersendiri hingga melahirkan Islam dengan tipologi tertentu atau dengan kekhususan sendiri.

"Maka dengan tegas saya katakan bahwa istilah Islam Nusantara ini bukan mazhab, bukan firqoh, bukan aliran agama baru, melainkan hanya meningkatkan kekhususan tipologi Islam," katanya.

Menurut Said Aqil, tipologi Islam Nusantara yang paling utama yakni mementingkan dan mengharmonisasikan antara ideologi budaya dan agama.

“Kita membangun agama di atas budaya. Budaya kita jadikan infrastruktur agama sehingga budaya dan agama akan kuat, khususnya agama Islam,” jelasnya.

Ia mengklaim hal tersebut sudah dibawa para ulama terdahulu dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di Nusantara.

“Budaya dan agama ini yang dibawa oleh para ulama untuk datang ke Nusantara, khususnya Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di Nusantara selama 50 tahun dari Tahun 1.200 hingga Tahun 1.250,” ujarnya

Mengacu pada keberhasilan itu, kerajaan-kejaraan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Padjadjaran akan hilang dengan sendirinya tanpa perang dan pertumpahan darah.

“Yang ada hanya pendekatan budaya sebagai peradaban dan agama dengan akhlakul karimah,” pungkasnya. (*)

SANCAnews.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid dengan tegas menyatakan menolak kenaikan Pertamax.

Hal ini disampaikan Hidayat Nur Wahid melalui Twitter-nya pada Rabu (30/3/2022). Hidayat, mewakili PKS tolak kenaikan Pertamax yang sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina.

“PKS Tolak Kenaikan Pertamax. Pemerintah Jangan Merugikan Masyarakat,” tulis Hidayat Nur Wahid dalam pernyataannya lewat Twitter, @hnurwahid.

Hidayat juga menyingung pemerintah yang tidak konsisten dalam mengatur harga BBM.

“Saat Harga BBM Dunia Turun, Pemerintah Tidak Menurunkan Harga BBM, Tapi Saat Harga Naik, Pemerintah Segera Menaikkan,” tulis Hidayat Nur Wahid.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina akan menetapkan harga BBM jenis Pertamax naik jadi Rp16.000 per liter. Harga Pertamax saat ini adalah Rp9.600 per liternya.

Usulan ini disetujui oleh Komisi VI DPR RI dan dibacakan di kesimpulan RDP dengan Pertamina pada Senin (28/3).

“Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah,” tulis salah satu kesimpulan rapat Komisi VI DPR RI yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, dikutip dari kanal Youtube  Komisi VI DPR RI.

Dalam menyikapi kenaikan harga minyak, sejauh ini pertamina hanya melakukan penyesuaian harga pada sejumlah BBM non subsidi selain Pertamax. Hal ini disebutkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.

Jenis BBM Pertamina yang sebelumnya mengalami penyesuaian harga yakni Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex yang volumenya hanya 2 persen dari total penjualan BBM Pertamina.

Terkait kenaikan Pertamax ini belum secara resmi diumumkan Pertamina, walaupun usulannya telah disetujui DPR. Hidayat Nur Wahid, menyatakan mewakili PKS tolak kenaikan Pertamax. Usulan ini menurutnya akan merugikan masyarakat. (poskota)

SANCAnews.id – Kabar mengenai Komisi VI DPR yang mendukung kenaikan harga BBM jenis Pertamax baru-baru ini menghebohkan publik. DPR telah menyetujui harga BBM Pertamax mencapai Rp16.000 per liter pada 1 April 2022.

Kabar DPR yang menyetujui kenaikan harga Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp16.000 per liter itu menuai kritikan di kalangan warganet.

Warganet pun bertanya-tanya dan kembali mengingatkan bahwa Puan Maharani selaku Ketua DPR RI ini pernah menangis saat era SBY menaikkan harga BBM sebesar 200 perak.

"2beer! Kok ga nangis lagi kek waktu masa SBY naikin 200 perak? Loh loh kok sekarang malah kamu yang Acc?," ungkap warganet melalui akun Twitter @tubirfess pada, Rabu (30/3/2022).

Melalui akun @tubirfess, warganet turut menyematkan tangkapan layar pemberitaan bahwa DPR menyetujui harga Pertamax naik menjadi Rp16.000 per liter dan menyematkan foto Puan menangis.

Diketahui, Puan Maharani pernah menangis ketika pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Saat itu, Puan berpuisi sampai meneteskan air mata.

Cuitan yang menyinggung Puan Maharani tidak menangis saat harga BBM naik seperti era SBY menaikkan harga BBM ini langsung dibanjiri komentar warganet.

"Gatau deh capek gw ama pemeritah, semuanya dinaik-naikin…tunggu pertanggungjawabannya aja deh di akhirat," tulis warganet.

"Saya jadi mikir apa iya masyarakat kerjanya hanya naek motor dan mobil saja? Coba aja lebih sehat kayak jalan kaki atau naek sepeda gitu. Kata emak banteng," ujar warganet.

Beberapa hari yang lalu pada slah satu kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP), disebutkan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung Pertamina untuk melakukan penyesuaian Pertamax yang harus mengikuti harga pasar.

Ini dilakukan agar keuangan Pertamina tidak terus-terusan mengalami kerugian. Di sisi lain, Komisi VI juga mendesak pemerintah agar dapat membayar piutang Pertamina, sehingga kondisi finansial perusahaan tak mengganggu proses penyaluran BBM ke pelosok negeri.

Baca Juga: Kecam Pemecatan Terawan, Yasonna Laoly: IDI Harus Dievaluasi, Izin Praktik Dokter Harus Diatur Pemerintah!

"Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima yang disetujui anggota dalam RDP. (populis)

SANCAnews.id – Kabar kenaikan harga BBM jenis Pertamax mulai April 2022 menjadi salah satu berita yang hangat dibicarakan di antara masyarakat. Sejumlah tokoh pun ikut mengomentari kebijakan ini, salah satunya Sugi Nur Raharja atau akrab disapa Gus Nur. Pendakwah asal Banten itu mengeluarkan uneg-uneg dan pemikirannya dalam video yang dia unggah di akun YouTube-nya, Kamis (31/3/2021).

Dalam video berjudul KADES DEKLARASI 3 PERIODE ...! SEGALA CARA DILAKUKAN DEMI JABATAN - PERTAMAX NAIK 16 RIBU itu, Gus Nur menyindir sikap partai yang kini menguasai pemerintahan yakni PDI Perjuangan (PDIP). Gus Nur melihat ada anomali sikap yang drastis ketika PDIP menyikapi kenaikan BBM saat ini dibandingkan saat mereka masih menjadi oposisi pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kala itu para kader PDIP serentak berdemo lantaran kebijakan kenaikan BBM disebut melukai rakyat. Sejumlah petinggi partai banteng moncong putih itu pun sampai menangis melihat kebijakan SBY kala itu. Namun sikap prorakyat itu kini dinilai hilang tak berbekas.

“Kalau saya Insya Allah mau [Pertamax] Rp16.000 kek, saya enggak pakai pertamax, saya pakai pertamina dex. Namun ada rakyat lain terdampak, menjerit, ga mampu. Mana partai wong cilik, mana? Enggak ada!” tukas Gus Nur.

Dia menyayangkan perubahan sikap drastis PDIP yang membuat masyarakat kini tambah antipati dengan partai tersebut. Alih-alih menolak, para politikus PDIP di DPR justru dianggap masuk gerbong yang menyetujui kenaikan harga BBM.

“Pertamax mau naik lagi dan DPR menyetujui. Saya jadi teringat beberapa tahun silam ketika era SBY, BBM naik sekali atau dua kali. Intinya BBM naik wabilkhusus politikus PDIP waktu itu serentak di seluruh Indonesia demo, marah, nangis, protes dengan kebijakan SBY.”

Dalam video yang sama, Gus Nur juga kembali menyoroti kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Dia menilai peristiwa tumpahnya minyak goreng di sejumlah daerah merupakan balasan Allah atas rezim culas yang hobi menguntungkan diri sendiri.

“Beberapa minggu ini minyak goreng tumpah di mana-mana. Itu yang saya bilang, melawan alam. Rezim culas, kapitalisme, oligarki, semata kepentingan jabatan itu sama saja melawan hukum alam. Ketika [minya goreng] ditimbun akan dibalik 180 derajat, tumpah. Sunatullah-nya begitu,” kata Gus Nur. (suara)

SANCAnews.id – Wakil Sekretaris PA 212 Novel Bamukmin angkat bicara terkait dengan keputusan Panglima TNI Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) bergabung menjadi prajurit.

Novel menyatakan, sedikit demi sedikit PKI akan kembali bangkit lewat berbagai macam cara. Dan saat ini, kata dia, pertahanan terakhir negara yakni TNI akan mereka direbut oleh PKI.

"Padahal jelas dulu yang sebelumnya TNI direbut PKI Tahun 1965," jelas Novel kepada ERA pada Kamis (31/03/2022) melalui pesan singkat.

Meski tidak ada jaminan keturunan PKI bakal meneruskan ideologinya. Namun, dia khawatir, ketika telah memegang jabatan penting di tubuh TNI maka bisa mencabut TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. 

"Memang dalam islam tidak ada dosa turunan dan bagi anak PKI yang sadar dan tahu serta menjalankan ajaran islam dengan benar, tentu tak ada masalah," tambah dia. 

Namun, Novel meminta semua pihak waspada terhadap gerakan komunis yang keji dan biadab. (era)

SANCAnews.id – Diskusi panas Kuasa Hukum Terdakwa penembak Laskar, Henry Yosodiningrat dengan mantan tokoh Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin mendebatkan tragedi tewasnya pengawal Habib Rizieq Shihab di KM 50.

Diskusi yang sempat ricuh ini diunggah dalam tayangan YouTube Karni Ilyas Club pada Rabu (30/3/2022). Untungnya Karni Ilyas yang saat itu menjadi pembawa acara, dapat menengahi perdebatan itu, sehingga pembahasan bisa berlanjut kembali.

Setahun tragedi penembakan yang terjadi di KM 50 tol Jakarta Cikampek, oleh unlawful killing Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella, menembakkan anggota laskar FPI masih menjadi suatu polemik.

Hasil dari persidangan majelis hakim secara virtual menyatakan kebebasan terdakwa. Meskipun sempat dinyatakan melakukan tindak pidana.

Kasus yang masih menuai pro kontra, Karni Ilyas hadirkan dua kubu berbeda antara Novel Bamukmin dan Henry Yosodiningrat mengulik masalah tersebut. Hingga pada suatu statement membuat Henry keberatan dengan pernyataan Novel Bamukmin.

Novel yang mengatakan bahwa fakta laskar FPI tidak membawa senjata dibantah keras oleh Henry.

"Kebenaran ini mutlak lebih tahu lebih paham berdasar apa yang ada sesuai dengan aturan yang ada kami taat dengan konstitusi. Dalam KTA FPI dan saya pernah menjadi laskar. Fakta tidak ada senjata," kata Novel.

Selain itu, Novel juga menyebutkan nama Fadli Zon yang turut menyaksikan dan memandikan jenazah, serta memiliki pemeriksaan dokter yang ahli.

"Saya saat bersama Fadli Zon dan itu menyaksikan memandikan maka kondisi  situasi jenazah itu kita tahu, kami juga punya keterangan dokter yang ahli," terangnya.

Persidangan yang dianggap rekayasa, membuat Novel Bamukmin turut membela kubunya. Ia mengatakan adanya keterbatasan izin mengikuti persidangan.

"Bagaimana kita mau hadir sidang, kalau saksi yang betul kompeten dan tahu fakta di lapangan tidak pernah hadir atau bahkan tidak diterima. Tidak ada komunikasi bahkan tidak ada koordinasi kami. Namanya warga negara berhak menyampaikan pendapat bahwa kita melihat. sidang ini diduga kuat adalah rekayasa," imbuhya.

Berbeda dengan penjelasan Novel Bamukmin, Henry Yosodiningrat yang awalnya dipersilakan menyampaikan pendapatnya, membuktikan fakta dengan melampirkan data yang ada di persidangan. Menurutnya orang yang tidak pernah membaca persidangan hingga pokok-pokok keterangan saksi dan ahli, hanya sebatas ngawur.

"Jadi tidak pernah baca surat dakwah tidak pernah datang persidangan, tidak pernah membaca berita persidangan yang merupakan pokok-pokok keterangan saksi pokok-pokok ahli tidak membaca pembelaan saya. Berarti kalian nanti ngomongnya akan ngawur, akan menyebarkan kebohongan," jelas Henry.

Henry bahkan sempat menirukan reka adegan ulang KM50, menceritakan kronologi dari peristiwa tersebut. Mulai dari perampasan senjata dan pemukulan.

"Berdasarkan hukum pembelaan jika tidak dipertahankan, kalau tidak ditembak orang ini akan mati," ujarnya. (suara)

Lihat videonya klik di SINI

SANCAnews.id – Presiden Jokowi minta aturan mudik jangan dibandingkan dengan MotoGP. Sebagai informasi, saat MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu pemerintah tidak mengharuskan warga untuk tes antigen dan PCR.

Sementara untuk aturan mudik, syaratnya adalah wajib vaksin booster. Tentu saja 'pilih kasih' ini memicu reaksi masyarakat.

Seakan tak ingin polemik tersebut berlarut-larut, Jokowi langsung meminta agar masyarakat jangan membandingkan aturan mudik dengan MotoGP.

"Jangan dibandingkan nanti dengan acara-acara yang lain, acara misalnya MotoGP yang 60 ribu. Nggak bisa dibandingkan 79 juta. Sehingga penanganan harus hati-hati," kata Jokowi, seperti dikutip dari makassar.terkini -- jaringan Suara.com, Kamis (31/3/2022).

Pernyataan Jokowi ini mendapat tanggapan dari pengguna media sosial, termasuk di kolom komentar Facebook Suara.com.

"Pak Presiden yang terhormat, apa bedanya kegiatan yang banyak mengundang massa di Mandalika dengan kegiatan mudik lebaran? Sama-sama mengundang massa kan? Jangan dihitung jumlah karena keduanya sudah masuk kategori mengundang massa. Jangan dipelintir ah," tulis warganet.

"Saat MotoGP coronanya yang dikarantina," tulis pengguna Facebook yang lain.

Berdasarkan data, pemudik yang akan pulang kampung diprediksi sekitar 79 juta orang.

"Dari data terakhir yang kita terima, yang ingin mudik itu kurang lebih 79 juta, ini bukan jumlah yang sedikit," bebernya.

Jokowi mengatakan, ia tak mempermasalahkan tentang pemudik yang ingin melakukan wisata.

"Yang paling penting saat mudik kemudian kalau berwisata jangan lupa protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Dan yang kedua sudah harus vaksin lengkap ditambah booster. Karena ini untuk melindungi kita semuanya, untuk menjaga," jelasnya. **

SANCAnews.id – Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Roy Suryo menyoroti kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tahun 2022 di Istira Senayan pada Selasa lalu (29/3).

Menpora pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II itu merasa heran dengan kehadiran Presiden Ketujuh RI tersebut pada acara organisasi yang kepengurusannya tidak diakui pemerintah.

Melalui akun @KRMTRoySuryo2 di Twitter, Roy menyatakan kepengurusan APDESI yang sah berada berada di bawah kepemimpinan Arifin Abdul Majid. APDESI kubu Abdul Majid juga terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Adapun kepengurusan APDESI yang menggelar silaturahmi nasional di Istora Senayan berada di bawah kepemimpinan Surtawijaya. Kepengurusan APDESI Surta Wijaya juga dipersoalkan kubu Abdul Majid karena tidak tercatat di Kemenkumham.

"Terus, kok bisa-bisanya RI-1 menghadiri acara yang tidak terdaftar resmi di Kemenkumham? Ambyar," ujar Roy.

Saat diwawancarai secara terpisah, pria ningrat asal Yogyakarta itu mengatakan seorang pejabat tinggi seharusnya bertindak cermat dan hati-hati sebelum menghadiri suatu acara.

Roy pun mencontohkan ketika dirinya menjabat menpora. Dia mengaku selalu meminta staf atau ajudannya memeriksa setiap undangan yang masuk.

"Kami di level menteri pun untuk datang memenuhi undangan suatu acara saya selalu memerintahkan staf atau ajudan untuk memeriksa undangan tersebut, siapa yang menyelenggarakan dan apa kepentingannya," kata Roy Suryo saat dihubungi JPNN.com.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP APDESI Surtawijaya menyatakan organisasinya akan mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode, "Sehabis Lebaran kami deklarasi," ujarnya. (jpnn)

SANCAnews.id – UU Ibukota Negara (IKN) resmi digugat oleh Aliansi Anak Bangsa (AAB) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim Konstitusi diminta untuk membatalkan UU IKN karena dianggap cacat hukum.

Gugatan atau Judicial Review (JR) ke MK itu dilakukan oleh Ketua AAB, Damai Hari Lubis yang telah mengajukan gugatan pada hari ini, Rabu (30/3).

"Kami atas nama Aliansi Anak Bangsa telah mengajukan gugatan atau JR ke Mahkamah Konstitusi perihal uji formil atau teknis pembuatan UU, dan uji materil terhadap UU 3/2022 tentang Ibukota Negara," ujar Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/3).

Gugatan itu telah teregistrasi di MK dengan nomor 45-1/PUU/PAN.MK/AP3. Damai menilai, formil pembuatan UU tersebut cacat hukum yang tidak sesuai dengan teknis pembuatan UU.

"Juga UU IKN pun kesemua materinya kami temukan melanggar UUD 1945. Maka kami minta batalkan," tegas Damai menutup. (*)

SANCAnews.id – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku prihatin terhadap para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) turut menyuarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode.

Kata dia, tidak seharusnya para kepala desa itu turut dimobilisasi untuk menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi dan mengikis semangat demokrasi usai wacana Penundaan Pemilu 2024 gagal.

"Kasihan para kepala desa, jangan biasakan para kepala desa dimobilisasi. Adu gagasan biar di level elit saja," kata dia saat dihubungi, Rabu, 30 Maret 2022.

Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Teddy Setiadi menambahkan, pada dasarnya suara yang disampaikan para kepala desa itu tidak salah jika yang mereka dukung adalah perpanjangan masa jabatannya sendiri. Sebab, dikatakannya masa jabatan kepala desa sesuai konstitusi bisa 3 periode.

Oleh sebab itu, dia menilai, jika para kepala desa ingin masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 3 periode, seharusnya mereka mengajak Jokowi menjabat sebagai kepala desa saja karena jabatan presiden ditetapkan konstitusi hanya 2 periode, dan setiap periodenya 5 tahun.

“Kalau mau nambah waktu jabatan atau 3 periode silahkan jadi Kepala Desa, karena masa Jabatan Kepala Desa itu bisa sampai 3 periode dan setiap periodenya 6 tahun,” tegas Teddy.

Sebelumnya, APDESI berencana deklarasi serentak mendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode usai lebaran nanti. APDESI yang diurus oleh kepala desa aktif ini mengaku sejumlah menteri berada di struktur organisasi, salah satunya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kalau ketua dewan pembina kan kita, anu, Pak Luhut, mau tarik-tarik ke mana terserah lah ya," kata Ketua Majelis Pembina Organisasi APDESI Muhammad Asri Anas seraya tertawa, saat ditemui usai acara, Selasa, 29 Maret 2022.

Lalu, ada juga dua penasehat organisasi, yaitu Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tempo mengkonfirmasi jabatan Luhut sebagai Ketua Dewan Pembina di APDESI ini kepada juru bicara Menko Kemaritiman Jodi Mahardi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons yang diberikan.

Akan tetapi, Anas berkali-kali membantah kalau ada arahan dan perintah dari Luhut untuk mendeklarasikan Jokowi 3 periode. "Nggak ada, hanya membangun desa," kata Anas yang tercatat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Barat pada 2020 ini, saat ditanya mengenai pesan Luhut ke APDESI. (tempo)

SANCAnews.id – Rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode usai lebaran Idul Fitri 2022 mendatang, mendapat kritik keras sejumlah pihak. Salah satu kritikan itu datang dari mantan sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu.

Said Didu mengatakan kades disogok pakai uang rakyat. Narasi kritikan Said Didu tersebut diposting melalui cuitan akun Twitternya.

“Kades disogok pake uang rakyat demi penambahan masa jabatan apakah rakyat setuju?” cuit Said melalui akun @msaid_didu seperti dikutip  pada Rabu (30/3/2022).

Said Didu mempertanyakan persetujuan rakyat dengan adanya dukungan 3 periode yang datang dari Pemerintah Desa setelah keinginan para Kades dikabulkan Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum Apdesi, Surtawijaya sebelumnya mengatakan jika deklarasi ini adalah sebagai bentuk dukungan untuk Presiden Joko Widodo melanjutkan jabatannya hingga 3 periode.

Dia mengatakan jika deklarasi akan dilakukan usai Idul Fitri. Untuk langkah awal yang dilakukan adalah memasang spanduk 3 periode di setiap desa.

Surtawijaya mengatakan jika deklarasi ini adalah sebuah bentuk timbal balik antara Presiden dan pemerintah desa setelah keinginan pemerintah desa dikabulkan.

Salah satunya anggaran dana desa yang akan dinaikkan oleh presiden sebanyak tiga persen.

Surtawijaya mengklaim seluruh kepala desa setuju dengan deklarasi Jokowi 3 Periode. “Apa yang kita inginkan beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita. Teman-teman sepakat 3 periode,” terang Surtawijaya.

Seruan Jokowi 3 periode menggema setelah diteriakkan sejumlah peserta Silaturahmi Nasional Desa 2022. Usulan itu bahkan disampaikan langsung di depan Jokowi.

Namun, Jokowi tidak merespon usulan yang dilontarkan para peserta tersebut. Dia hanya menyapa para peserta sambil membagikan kaos dengan gambar wajahnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi akan memberikan dana operasional desa yang berjumlah tiga persen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan pada silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Selasa (29/3/2022). (wartaekonomi)

SANCAnews.id – Rencana Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Apdesi) mendeklarasikan mendukung Presiden Joko Widodo untuk periode ketiga dikecam aktivis hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai.

Menurut Pigai, kepala desa tidak berhak menentukan arah kebijakan demokrasi di Indonesia. Justru dia menganggap masyarakat umum yang memiliki hak tersebut.

"Kepala desa itu aparat negara (state obligation), rakyat yang punya hak (rights)," ujar Pigai dalam akun Twitternya, Rabu (30/3).

Di samping itu, mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini juga mempertanyakan gelagat politik Apdesi dalam rencananya mendukung Jokowi tiga periode, apakah terkait dengan kebijakan pendanaan yang dikucurkan pemerintah pusat kepada desa-desa.

"Dasar kades karena dikasih uang desa 1,4 Miliar? Itu uang negara, perintah UU Desa," imbuhnya menegaskan.

Lebih lanjut, Pigai berharap persoalan ini bisa diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sutawijaya Ketua (Apdesi) dan para kepala desa berpotensi dilaporkan ke KPK," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar acara silaturahmi nasional 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Dalam acara tersebut, mereka menyuarakan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode.

Acara tersebut sontak menuai polemik. Bahkan dualisme kubu Apdesi terungkap di publik. Muncul protes dari Apdesi kubu lain pimpinan Arifin Abdul Majid. Sementara, Apdesi yang menggelar acara di Istora Senayan tersebut pimpinan Surtawijaya.

Apdesi Kubu Arifin protes keras, dengan pernyataan dukungan Jokowi tiga periode. Bahkan, dia merasa nama organisasinya dicatut dalam acara tersebut.

Arifin menegaskan, Apdesi pihaknya telah mendapatkan pengesahan sebagai Organisasi Masyarakat berbadan hukum sejak 2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.0072972- AH.01.07 TAHUN 2016 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina.

”Organisasi Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia disingkat APDESI, mengutuk keras penggunaan nama organisasi kami yang dilakukan oleh orang- orang tertentu dan menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa yang bergabung dalam organisasi kami meminta perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Arifin dalam siaran persnya, Rabu (30/3).

Arifin pun mempertanyakan pemerintah, mengapa nama organisasi masyarakat Apdesi yang sudah terdaftar di Kemenkum HAM masih boleh digunakan oleh orang yang tidak berhak.

“Sangat kami sayangkan telah menjustifikasi seluruh anggota APDESI masuk dalam politik praktis, khususnya polemik presiden 3 periode,” jelas dia.

Arifin pun meminta Polisi mengungkap aktor intelektual yang telah menggiring isu seolah seluruh Anggota Apdesi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Termasuk, telah mencemarkan kehadiran Presiden Jokowi karena akan mendapat dukungan untuk bisa menjadi presiden 3 periode dari seluruh anggota Apdesi.

“Mengharapkan semua teman-teman media dapat membantu meluruskan informasi ini kepada masyarakat sehingga tidak terjadi penyesatan dan distorsi Informasi yang merugikan kelembagaan dan Anggota APDESI seluruh Indonesia,” tutup pernyataan Arifin.

Dalam acara Apdesi di Istora kemarin, muncul pernyataan Jokowi 3 Periode hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Presiden setelah Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan perwakilan desa asal Provinsi Aceh bernama Muslim yang meneriakkan Jokowi 3 Periode. Momen itu diteriakannya saat sesi tanya jawab dengan Luhut.

Awalnya, Muslim menjelaskan kondisi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Harapannya, Presiden Jokowi bisa memindahkan kantor pengurus TNGL dari Medan ke Aceh. Dia juga meminta adanya pemberdayaan di kawasan hutan tersebut.

Permohonan itu diutarakannya lewat Luhut. Hingga di ujung aspirasinya Muslim berteriak Jokowi 3 periode.

"Tolong ini sebagai permintaan kami kepada Bapak. Saya yakin Bapak bisa mengabulkannya dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode, setuju?," teriak Muslim di acara Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

"Setuju!" teriak sebagian peserta.

Sementara, perwakilan Desa Pasir Wangi, Jawa Barat bernama Sutisna menanyakan kepada Luhut apakah siap dicalonkan Presiden setelah Jokowi. Luhut hanya menjawab agar di doakan sehat-sehat.

"Pertanyaan saya, apakah Bapak siap dicalonkan sebagai presiden setelah Bapak Jokowi lengser?" kata Sutisna disambut heboh peserta.

"Setelah Pak Jokowi lengser, saya yakin bapak bakal banyak membantu kemajuan desa di seluruh Indonesia," tambah Sutisna.

"Hatur Nuhun Kang Sutisna. Satu saja permintaan saya, boleh? Doain kami sehat-sehat, kalau saya, kita hidup itu harus tahu diri. Saya ulangi ya saya nasihat sbg orang tua. Semua di bawah langit ini ada waktunya, jadi kita enggak boleh cita-cita yang aneh aneh," jawab Luhut.

Luhut menyatakan tidak mau menjadi Presiden setelah Jokowi. Dia hanya fokus menuntaskan tanggung jawabnya di pemerintahan.

"Saya nggak mau, saya pikir ada waktunya saya pensiun. Tidak mimpi saya jadi wakil presiden atau presiden, biarlah yang lain. Saya hanya menuntaskan tanggung jawab yang diberikan presiden kepada saya," kata Luhut. (merdeka)