SANCAnews.id – Curhatan Ketua DPR RI Puan Maharani yang
menceritakan ada kepala daerah yang tidak menyambutnya saat kunjungan kerja ke
daerah tertentu, menjadi topik hangat di ruang publik.
Bagi pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul M.
Jamiluddin Ritonga, curhatan Puan adalah hal tidak perlu. Lantaran, tidak
seharusnya Puan meminta penyambutan dari kepala daerah dalam setiap kunjungan
kerjanya.
Dalam pandangan Jamiluddin, dengan curhatan itu justru seolah
Puan tengah menyiratkan adanya perasaan tidak suka terhadap kepala daerah
tertentu dan itu patut disayangkan.
"Puan Maharani menunjukan ketidaksukaannya ketika
berkunjung ke daerah tidak disambut gubernur. Ketidaksukaan Puan itu tentu
sangat disayangkan,” ucap Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL,
Jumat (11/2).
Sebagai pimpinan lembaga legislatif, kata Jamiluddin,
seharusnya Puan memahami bahwa eksekutif apalagi seorang kepala daerah tidak
memiliki kewajiban menyambut kedatangannya.
“Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap
disambut gubernur. Gubernur sebagai eksekutif di daerah tidak punya kewajiban
untuk menyambut ketua DPR (legislatif) yang berkunjung ke daerahnya,” katanya.
Menurutnya, Puan tidak mampu membedakan antara petugas partai
dan juga kepala daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan tugas
untuk daerahnya sendiri.
"Jadi, Puan tampaknya tidak bisa membedakan seseorang
itu sebagi gubernur dan kader partainya. Sebagai kader partai, memang harus
menyambut petinggi partainya. Namun, kader tentu tidak harus menyambut seorang
Ketua DPR RI,” tandasnya. ***