SANCAnews.id – Pakar hukum tata negara Yusril
Ihza Mahendra mengingatkan Jokowi terkait wacana penundaan pemilu. Menurutnya
jika itu dilaksanakan maka bisa menabrak konstitusi UUD 1945.
Jika presiden menabrak konstitusi maka akibatnya akan fatal
salah satunya bisa dilengserkan. “Kalau saya sih menasehatkan kepada pak Jokowi
ya tetap menaati konstitusi UUD 45, kata Yusril seperti yang dikutip Hops.ID
dari kanal YouTube Hersubeno Point pada Senin 28 Februari 2022.
Presiden Jokowi bisa dilengserkan apabila menunda pemilu 2024
Dia khawatir jika Jokowi nekad memperpanjang masa jabatannya
dengan memundurkan pemilu maka rakyat bisa bergerak menjatuhkan atau
melengserkannya seperti pada zaman Soeharto.
“(Ketika presiden melanggar UUD 1945) orang bisa mengatakan
kalau begini ini pelanggaran terang-terangan terhadap UUD 45 (bisa di)
impeachment (pemakzulan) presiden nah begitu,” jelasnya.
Salah satu cara menunda pemilu bisa dengan dekrit
Dia menyebut salah satu cara menunda pemilu yang
konstitusional adalah dengan presiden mengeluarkan dekrit. “Pak jokowi akan
menghadapi kritik yang luar biasa kalau di dekrit ini kan ujung-ujungnya
menambah UUD 1945 juga ya kan. Timbul pertanyaan jaman sekarang, orang kan jauh
lebih kriitis. Apa bisa? Apa benar?,” jelasnya.
Menurutnya, untuk saat ini menerbitkan dekrit tak semudah
zaman Soekarno. ”Nggak seperti tahun 1959 Bung Karno dengan mudah mengeluaran
dekrit. Sekarang saya rasa enggak semudah itu , saya tidak menyarankan langkah
itu ditempuh. Apalagi dengan menciptakan konvensi ketatanegaraan kan merubah
UUD dalam praktek, tapi teksnya tidak berubah sama sekali,” ujarnya.
Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Joko Widodo terancam
dilengserkan jika menunda pemilu 2024
Sudah bertemu Jokowi bahas penundaan pemilu
Yusril mengatakan dua kali bertemu Presiden Jokowi dan
berbicara masalah penundaan pemilu.
“Beliau saya agak ledek-ledekin, ‘Lha ini mau bikin ibukota
baru berapa tahun nih pak? Jangan-jangan tunggu tiga periode.” Beliau menjawab,
‘Hahaha tiga periode katanya, kan situ yang lebih ngerti apa cantolan
konstitusionalnya hayo, enggak ada toh masak saya disuruh nabrak konstitusi’,”
kata Yusril.
Dia pun menyimpulkan dari apa yang dikatakan Jokowi, jika tak
ada kemauan mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk memperpanjang masa
jabatannya.
“Saya fikir secara zahir beliau ya bilang begitu, dan itu
yang saya pegang. Ini mudah-mudahan ini memang kemauannya Pak Jokowi,”
jelasnya.
Khawatir pada orang disekitar Jokowi
Dia lebih khawatir pada orang-orang di sekitar Jokowi yang
terkadang bisa mempengaruhi sang presiden.
“Sebab kadang-kadang jadi pemimpin itu susah. Saya ingat Pak
Harto, suatu hari saya dengar pak Faisal Tanjung ngobrol-ngrobrol sama Pak
Harto, ’Saya ini bagaimana ya baiknya apa maju lagi apa bagaimana,’ katanya
tahun 1997,” tutur Yusril.
“Lalu Pak Faisal Tanjung menjawab, “Kalau saya Pak, ini saat
yang paling baik Bapak mudur pelan-pelan. Puncak keharuman Bapak, kesuksesan
Bapak sekarang,” sambungnya.
Baca Juga: Anies Baswedan di posisi terdepan jadi Presiden
2024 yang akan tempati Istana Negara baru di IKN Nusantara
Namun, suatu hari Yusril mengetahui jika Pak Harto ternyata
kembali maju sebagai calon presiden.
“Saya sendiri di Bina Graha tanya Pak Harto, ’Pak ini kok jadi maju lagi?’ Dijawab, Lha iya ini Harmoko ini keliling-keliling Safari Romadhon, terus pulang menghadap saya, mengatakan saya ini masih dibutuhken,’ ya seperti itu,” terangnya.
Lalu dia ditanya seseorang apabila terjadi seperti itu saat
ini bagaimana?
“Gimana ya saya bilang politik ini kan serba tak terduga.
Dulu menurut Pak Harto ya Harmoko yang mengusulkan seperti itu, dan tahun 1998
Pak Haromoko yang mengusulkan ngetok palu sampai patah minta Pak Harto mundur.
Sekarang Cak Imin yang mengusulkan siapa tahu dia juga nanti yang minta Pak
Jokowi mundur,” jelasnya.
Tegaskan mau pemilu sesuai jadwal
Dia menegaskan akan menyarakan kepada Presiden Jokowi untuk
tetap menggelar pemilu sesuai jadwal. “Kalau saya ditanya pemilu apa tidak? Ya
pemilu karena kalau tidak pemilu, itu menabrak konstitusi,” terangnya.
Dia pun memberikan satu jalan keluar. “Lebih baik kita
belajar sama Filipina yang melaksanakan pemilu serentak digital orang memilih
bisa pakai handphone,” ungkapnya.
Sarankan gelar pemilu online
Menurutnya teknologi digital saat ini sangat dimungkinkan
untuk menyelenggarakan pemilu. “Sekarang aja saya bisa mindahin uang saya
berapa miliar dari bank tanpa rasa
kuatir kok, enggak pernah ketemu tahu-tahu uang saya bisa pindah ke rekening
orang lain karena saya punya kode yang sulit orang lain untuk memalsukannya,”
jelasnya
Selain itu, menurutnya jarang sekali elekronik banking itu
timbul masalah. “Kalau misal ada waktu kita melaksanakan pemilu dengan digital
election saya pikir sudah terbiasa orang yang divaksin menggunakan peduli
lindungi, orang akan bisa nyoblos dengan dikasi kode-kode tertentu,” imbuhnya.
Menurutnya, jika memakai pemilu secara digital maka biaya
pemilu akan murah karena tidak jor-joran, terhindar dari covid dan cost yang
mahal.
“Tapi KPU mau enggak melaksanakan itu? Kan masih ada waktu 2
tahun nih dari sekarang. Tapi kalau sistem pemilu modern dengan IT itu tidak
bisa dilaksanakan karena berbagai faktor alasannya mungkin enggak ada budget
tapi orang tidak mudah (percaya) dan mengatakan untuk IKN kok ada duitnya,”
tegasnya.
Menurutnya memang pemilu harus digelar sebagai bagian dari
demokrasi walaupun biayanya tak murah.
“Kalau dicari-cari begitu kan nggak ada selesai-selesainya
kan begitu. Lantas mungkin pertimbangannya pemilu kan ini barang yang sulit,
bertele-tele makan biya, waktu berdebat panjang tapi kita belum menemukan
sebuah sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Sejelek-jelek dikatator masih
lebih baik daripada demokrasi, meski demokrasi mahal,” jelasnya.***