SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya menteri yang meminta anak
buahnya untuk "mencarikan" uang setoran. Uang itu, kata Mahfud, masuk
ke kantong pribadi sang menteri.
Dalam program Aiman Kompas TV yang ditayangkan Selasa
(11/1/2022), Mahfud bercerita bahwa ada seorang direktur jenderal (dirjen) dari
suatu kementerian yang pernah mendatangi dirinya untuk menceritakan hal
tersebut.
Kepada Mahfud, dirjen itu mengungkap bahwa dirinya diminta
mencarikan uang dari proyek perizinan yang ia kerjakan untuk disetor ke
pimpinannya.
Mahfud tak mengungkap siapa sosok dirjen dan pimpinan itu.
Namun, ia memastikan dirjen tersebut kini sudah mundur dari jabatannya.
"Kan ada yang sampai ditangkap, ada dirjen kan katanya
ini setoran untuk menteri. Bahkan ada seorang dirjen mundur dari satu
kementerian," kata Mahfud dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Dia datang ke saya sebelum mundur, Pak saya disuruh
nyetor, suruh cari uang 40 miliar dari kedirjenan saya ini karena mengurusi
perizinan-perizinan apa gitu. Mundur dia, tapi diumumkannya dipecat,
diberhentikan," tuturnya.
Mahfud mengatakan, kejadian itu banyak ia jumpai. Namun, dia
tak mengungkap sosok yang ia maksud.
"Kan banyak yang sekarang untuk masuk...," kata
Mahfud.
"Ke dompet pimpinannya? Dompet menterinya
misalnya?," tanya Aiman memastikan.
"Iya," tegas Mahfud.
Berkaca dari peristiwa itu, Mahfud mengaku enggan melakukan
hal serupa. Oleh karenanya, ia mewanti-wanti sekretarisnya agar tak mencarikan
uang setoran untuk dirinya.
"Saya di sini juga bilang, Pak Ses (Sekretaris Menko
Polhukam), saya perlakukan dengan wajar, yang gaji saya berikan gaji saya,
honor honor saya berikan yang sah, tapi yang tidak ada jangan cari-cari,"
kata Mahfud.
"Gitu aja biar semua selamat, Anda selamat, saya
selamat," lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Menteri Agama Pecat 4 Dirjen
Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melakukan
pemberhentian terhadap empat Direktur Jenderal (Dirjen) di bawah jajaran
Kemenag.
Keempat Dirjen tersebut adalah Tri Handoko Seto dari jabatan
Dirjen Bimas Hindu, Caliadi dari Dirjen Bimas Buddha, Yohanes Bayu Samodro dari
Dirjen Bimas Katolik, Thomas Pentury dari Dirjen Bimas Kristen.
"Ya Dirjen nonmuslim dipecat semua oleh Menag,"
ujar Caliadi kepada Tribunnews.com, Selasa (21/12/2021).
Meski begitu, Caliadi mengungkapkan alasan pemberhentian
tersebut tidak jelas. Dirinya mengaku belum mendapatkan penjelasan perihal
pemberhentiannya dari pihak Kemenag.
Dirinya mengatakan pemberhentian ini dirancang oleh Sekjen
Kemenag Nizar. "Itu tidak jelas alasannya, itu otaknya di Sekjen yang
mendesain," katanya.
Hal senada disampaikan oleh eks Dirjen Bimas Hindu Tri
Handoko Seto yang turut mendapatkan pemberhentian dari Menag Yaqut Cholil
Qoumas.
"Sama sekali tidak ada (penjelasan)," tutur Tri.
Tribunnews.com telah mencoba mengkonfirmasi kabar ini kepada
Sekjen Kemenag Nizar, namun belum mendapatkan jawaban.
Yohanes Bayu Samodro Mengaku legawa
Yohanes Bayu Samodro mengaku legawa dengan keputusan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dirjen Bimas
Katolik di Kementerian Agama.
Pernyataan itu disampaikan secara tertulis oleh Yohanes Bayu
Samodro sehubungan dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 172/TPA Tahun 2021
Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Agama yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana
diterima KOMPAS TV, Jumat (24/12/2021).
“Bersama ini saya sampaikan, sebagai warga negara dan umat
Katolik, saya menerima keputusan pemberhentian jabatan sebagai Dirjen Bimas
Katolik dengan keikhlasan yang penuh dan kepatuhan yang utuh,” kata Yohanes.
Lebih lanjut, Yohanes pun mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan dan amanat yang telah diberikan Presiden RI dan Menteri Agama
sebagai Dirjen Bimas Katolik dalam masa jabatan sejak 10 Agustus 2020 s.d. 6
Desember 2021.
“Selama mengemban tanggung jawab, sebagai pribadi, saya tentu
memiliki kekurangan dan tak luput dari kesalahan,” ucapnya.
“Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf
apabila kinerja saya belum dapat memenuhi sepenuhnya harapan Presiden, Menteri
Agama, dan masyarakat Katolik,” tambah Yohanes.
Dalam pernyataannya, Yohanes mengaku bersyukur bahwa selama
ini telah terjalin hubungan yang lebih erat antara Direktorat Jenderal Bimas
Katolik dengan seluruh elemen masyarakat Katolik, Bapa Kardinal, para Uskup,
Romo, Bruder, Suster, rekan-rekan pendidik, rekan-rekan media, rekan-rekan
muda, dan seluruh organisasi-organisasi masyarakat Katolik yang memiliki visi
mulia bagi bangsa dan Gereja.
“Kiranya seluruh daya spiritualitas dan relasi baik yang
telah terbangun dapat terus dilanjutkan dalam sinergi bersama pemerintah guna
membangun Bangsa dan Gereja tercinta,” ujarnya.
“Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pengalaman berahmat
selama 1 tahun 4 bulan bersama Gereja Nusantara sebagai Direktur Jenderal Bimas
Katolik,” tambah Yohanes.
Ke depan, Yohanes mengaku akan tetap mengabdikan diri pada
bangsa dan Gereja.
“Oleh karena itu, saya mohon doa untuk tanggung jawab dan
tugas-tugas di ladang perutusan yang baru sebagaimana semboyan Mgr.
Soegijopranoto kita gemakan, Seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia,”
katanya. (tribun)