SANCAnews.id – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan warga
terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Alhasil, sanksi
pidana bagi yang tidak mau divaksin dikuatkan MA.
Perpres yang diuji itu lengkapnya bernama Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Di Pasal 13A ayat 2, Pasal 13A ayat 4, dan Pasal 13B yang mengatur tentang kewajiban vaksinasi bagi masyarakat serta sanksinya apabila dilanggar baik berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Aturan sanksi pidana ini di judicial review ke MA oleh Saka Murti Dwi Sutrisna dkk tapi kandas. “Tolak,” demikian bunyi putusan judicial review yang dikutip detikcom dari websiite MA, Jumat (7/1).
Duduk sebagai ketua majelis Prof Supandi dengan anggota Is
Sudaryono dan Yodi Martono Jauzie.
Sebagaimana diketahui, Saka memberikan kuasa ke Abdul Hamim
Jauzie. Ia menilai, ketentuan di Perpres tersebut dianggap oleh pemohon cacat
secara formal dan materiil karena bertentangan dengan prosedur pembentukan
perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU No 12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta tidak sejalan dengan semangat
jaminan hak asasi manusia (HAM) di bidang pemenuhan kesehatan dalam UU No
36/2009 tentang Kesehatan, UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
“Dan UU No 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” ujar Saka.
Secara substansial, kata Saka, Pasal 13 dan Pasal 15 UU Nomor
12/2011 mengatur materi muatan perpres seharusnya dapat mengakomodasi materi
yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah,
atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Serta
yang tidak kalah pentingnya tidak boleh mengatur ketentuan pidana.
“Dengan diaturnya ketentuan pidana dalam Pasal 13B Perpres
14/2021 tersebut, maka sudah sepatutnya tidak dibenarkan,” kata tim pengacara
yang terdiri dari Audaraziq Ismail, Bitra Mouren Ashilah, Mohammad Faisol
Soleh, Rhendra Kusuma, dan Sandi Yudha Prayoga itu.
Meskipun disandingkan ketentuan pidana dalam UU No 4/1984,
menurut Saka dkk, sama sekali tidak beralasan. Sebab, ketentuan pidana dalam UU
tersebut hanya mengatur dua bentuk tindak pidana dan sama sekali tidak
mengakomodir ketentuan mengenai pelanggaran kewajiban vaksinasi.
Persoalan lain yang juga ditentang adalah masalah bentuk
pemberian label ‘wajib’ bagi masyarakat untuk vaksinasi. Padahal jelas
vaksinasi merupakan bagian dari ‘hak’ atas kesehatan yang dijamin oleh
konstitusi serta aturan penerjemahnya, yaitu UU No 36/2009, UU No 4/1984, dan
UU No 11/2005.
"Justru sebaliknya, label 'wajib' merupakan domain yang
seharusnya disematkan pada Negara melalui Pemerintah dan bukan berada pada
masyarakat," pungkas Saka. Tapi apa daya, argumen Saka dkk kandas. MA
menguatkan Perpres itu. (*)