SANCAnews.id – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin
mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara (IKN).
Sementara itu, persoalan esensial lain yang lebih penting
tidak beres. Salah satu hal yang mendasari kebijakan adalah memenuhi kestabilan
pangan dan kebutuhan energi bagi rakyatnya.
Sebagaimana diketahui, Undang-Undang IKN disahkan dalam rapat
paripurna DPR RI ke-13 masa sidang 2021-2022. PKS menjadi satu-satunya fraksi
yang menolak.
“Pemerintah memikirkan yang besar-besar, tetapi persoalan
kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu
bayar utang kepada Bulog dan PT Pupuk Indonesia (PI) sehingga menimbulkan
dampak domino lebih panjang,'' ucap Akmal.
Utang Bulog kepada Himbara semakin menumpuk sehingga tugasnya
melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu dan subsidi pupuk
untuk petani tinggal setengahnya.
Politisi PKS ini menjabarkan, utang pemerintah kepada Perum
Bulog yang hingga kini belum dibayar hingga mencapai Rp 4,5 triliun.
Utang ini disebabkan penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur
beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.
Akmal menambahkan, dari awal, kuota pupuk bersubsidi
dikurangi. Di beberapa daerah, pupuk langka sehingga sangat mengganggu mata
rantai produksi pangan.
Semua kabupaten atau kota sentra pertanian pangan mengeluhkan
persoalan pengurangan dana subsidi pupuk karena refocusing untuk pemberian
jaminan pengamanan sosial (JPS).
“Bagaimana cara berpikir pemerintah ini bikin bingung, rakyat
sedang kesusahan, malah ingin menghamburkan anggaran yang tidak jelas dari mana
untuk memindahkan ibu kota negara,'' ungkap Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menyarankan
pemerintah agar menyelesaikan dahulu kewajiban membayar utang Rp 4,5 triliun
kepada Bulog dan membayar Rp 13,8 triliun kepada PT Pupuk Indonesia.
“Sebelum pindah ibu kota negara, pemerintah semestinya
memperkuat kestabilan pangan nasional dari pengendalian stok dan harga pada
Bulog sampai memperkuat salah satu rantai produksi pangan dengan menstabilkan
kesehatan lembaga produsen pupuk Indonesia. Selesaikan dahulu kewajiban
utang-utang pemerintah, baru kalau sudah selesai bisa berpikir selanjutnya
untuk pindah ibu kota negara,” tandas Akmal. (jpnn)