SANCAnews.id – Pernyataan Jurubicara Menteri Koordinator
Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi lebih tepat
disebut sebagai nyinyiran ketimbang serangan balik pada pelapor kasus dugaan
kolusi dan nepotisme dalam pengadaan alat PCR.
Begitu jawaban dari Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro
Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat dimintai tanggapan soal pernyataan Jodi
Mahardi yang meminta dirinya untuk sebaiknya mengawasi pemenuhan kebutuhan alat
peralatan pertahanan ketimbang PCR.
“Ini mah bukan serang balik, melainkan ingin mengalihkan
Kasus Skandal Bisnis PCR, dugaan KKN Luhut Pandjaitan,” jawabnya kepada Kantor
Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (14/1).
Menurutnya, jika memang mau disebut sebagai sebuah serangan
balik, maka Luhut harus turun tangan langsung. Caranya, Luhut harus melaporkan
pelapor kasus PCR, yakni Iwan Sumule.
“Jadi bukannya suruh awasi anggaran Kemenhan,” sambungnya.
Iwan Sumule justru menilai apa yang disampaikan Jodi Mahardi
justru bisa membuat membuat ketidakhormonisan dalam kabinet Jokowi. Sebab baru
di era Jokowi ada seorang jubir kementerian yang meminta pihak luar mengawasi
kementerian lain.
Terlepas dari itu, ProDEM tetap berharap Polda Metro Jaya
segera menindaklanjuti laporan mereka soal dugaan kolusi dan nepotisme Luhut
Pandjaitan dalam bisnis PCR. Di mana ada perusahaan yang diduga kuat
terafiliasi dengan Luhut, yang di satu sisi menjadi pengendali sebaran
Covid-19.
“Kami berharap dugaan kasus KKN pejabat negara, skandal
bisnis PCR Luhut tidak teralihkan dan dilupakan,” tegasnya.
"Apalagi, penjelasan Jubir Luhut juga tidak menepis
keterlibatan Luhut dalam skandal bisnis PCR. Dan soal mendapat untung pun sudah
diakui dalam penjelasan Jubir Luhut sejak awal,” tutup Iwan Sumule. (*)