SANCAnews.id – Posisi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN) yang dijabat Megawati Soekarnoputri menuai komentar
publik.
Terlebih posisi Wakil Ketua juga dijabat Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra,
memberikan kritik keras terhadap susunan Dewan Pengarah BRIN.
Ia menilai, seharusnya dewan pengarah dijabat oleh para
peneliti bukan seorang politisi.
“Politisi itu sudahlah urus politik. Jadi kalau BRIN masih
dipertahankan dan ada dewan pengarah, dewan pengarah harus mumpuni dan punya
track record jelas dalam riset dan teknologi, sehingga punya bobot,” kata
Azyumardi dalam webinar Persoalan Tata Kelola BRIN dan Masa Depan Penelitian
Indonesia di YouTube Narasi Institute, Jumat (7/1/2022).
Megawati disebut akan berperan untuk memastikan ideologi
Pancasila yang harus melekat dalam kegiatan riset dan inovasi.
Azyumardi menuturkan, Megawati tak punya rekam jejak di dunia
riset dan teknologi.
Oleh sebab itu, seharusnya Dewan Pengarah BRIN punya latar
belakang peneliti. Lebih bagus lagi jika diakui di level internasional.
“Dewan pengarah harus orang yang punya nama dalam riset dan
inovasi, bukan politisi, bukan juga pengusaha. Harusnya peneliti yang diakui
internasional level lah,” jelas Azyumardi Azra.
Terkait, peleburan LIPI hingga Eijkman ke BRIN, Azyumardi
menyebut hal itu adalah malapetaka bagi dunia riset dan inovasi di Indonesia.
Seharusnya, BRIN hanya menjadi lembaga koordinasi. Sehingga
masing lembaga tetap independen dan dapat mengembangkan riset-riset lebih
optimal. (fajar)