SANCAnews.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
Mahfud MD menyatakan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia tak
sepenuhnya salah terkait pernyataannya soal Pemilu 2024.
Menurut Mahfud, Bahlil hanya menyampaikan pandangan di
lingkungan pengusaha. Menurut dia, yang disampaikan Bahlil hanya sebagai
aspirasi dari kelompok tertentu dan bukan keputusan pemerintah.
"Sikap Pemerintah sendiri sudah jelas disampaikan baik
kepada publik maupun kepada KPU dan DPR. Presiden juga sudah berbicara langsung
kepada KPU. Sesuai dengan ketentuan UU, Presiden sudah mengajukan tanggal Pemilu pada pertengahan Mei 2024. DPR dan KPU punya pandangan sendiri. Silahkan saja segera
diputuskan," kata Mahfud kepada wartawan pada Selasa (11/1/2022).
"Yg dilontarkan Pak Bahlil tidak salah karena hanya
menyembulkan wacana yg memang ada, bukan mengumumkan kebijkan Pemerintah,"
tambah dia. Dia pun menegaskan pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda
konstitusional.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membahas pemilihan presiden (Pilpres)
dari sudut pandang pengusaha.
Sebelum itu, ia terlebih dahulu mengaku kalau stabilitas
ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha untuk bisa pulih
dan bangkit dari pandemi COVID-19.
"Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar
yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi,"
katanya, Senin (10/1/2022).
Hal itu disampaikan Bahlil, saat menjadi narasumber dalam
diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19,
Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh
Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengakui bahwa pemulihan ekonomi
bukan hal yang mudah, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal
positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5 persen pada kuartal III 2021.
Walau belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat
ini, Bahlil gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada empat bulan terakhir, yang
mencapai 71 persen pada Desember 2021 menurut survei.
"Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak
Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana,
masalahnya apa dan targetnya apa?" katanya.
Dari sisi investasi, menyusul membaiknya persepsi global
terhadap Indonesia di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, maka pemerintah
harus menjaga hal tersebut.
Salah satunya, dengan menetapkan strategi menjaga stabilitas
manajemen COVID-19, stabilitas politik dan bagaimana membangun persepsi positif
dari rakyat Indonesia.
Bahlil juga mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan
masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Menurut dia, hal itu sejalan dengan
beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.
"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses
demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?
Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi COVID-19 dan saat
ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu
dekat, akan memberatkan," ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu
memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan
menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat
Pemilu.
Ia juga optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan
target investasi tahun 2021 Rp900 triliun akan tercapai, disusul dengan rencana
pencapaian target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. (era)