SANCAnews.id – Pemerintahan Republik Indonesia (RI) sudah
saatnya buka suara mengenai klaim sepihak negara Republik Rakyat China (RRC)
dan menuntut dihentikannya pengeboran minyak dan gas di wilayah Laut Natuna
Utara.
Idealnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara
bersuara atas protes diplomatik RRC meminta Indonesia menghentikan pengeboran
minyak di wilayah kedaulatannya sendiri.
"Yang paling ideal tuh ya itu (Presiden Jokowi
bersikap)," kata Koordinator Front Anti Dominasi Asing Mohammad Jumhur
Hidayat kepada wartawan di depan Kantor Dubes RRC untuk Indonesia, Mega
Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang (8/12).
Menurut Jumhur, Presiden RI sudah selayaknya menunjukkan
nasionalisme sejatinya ketika wilayahnya kedaulatan NKRI coba dikoyak-koyak
oleh Pemerintah RRC.
Ia menyayangkan sikap Jokowi yang memilih diam seribu bahasa
terkait klaim sepihak RRC terhadap Laut Natuna Utara.
"Yang gagah berani nasionalisme dibangun harusnya
ditunjukkan saat ini. Makanya saya bilang nasionalisme apa? kalau pejabat pemerintah
tidak bisa menyampaikan itu nasionalisme sontoloyo saya bilang," tegasnya.
"Apalagi konsep sontoloyo juga tentang nasionalisme
itu," imbuh dia menegaskan.
Atas dasar itu, Aktivis Senior ini meminta pemerintah segera
bersikap dan bertaubat atas sikap politiknya terhadap Pemerintah RRC selama
ini.
Menurutnya, jika pemerintah bersikap, maka rakyat Indonesia
pasti akan mendukung sepenuhnya.
"Kalau tidak, ini akan lebih berbahaya karena akumulasi
kemarahan masyarakat terhadap RRC ini begitu kuat," tandasnya. (rmol)