SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diminta
melakukan evaluasi atas kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat terbang.
Selain harga yang mahal, kewajiban tes PCR juga berbau bisnis.
Begitu dikatakan Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyikapi
terbitnya Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2,
dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam
sebelum keberangkatan.
"Kan sudah herd immunity, sudah vaksin tahap kedua,
harus punya keberanian dengan tetap ada kehati-hatian, tidak perlu PCR,"
kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (30/10).
Said Iqbal menengarai, kewajiban tes PCR bagi penumpang
pesawat hanya akal-akalan untuk memfasilitasi penyelenggara tes PCR untuk
menghabiskan stok reagen atau reaktor tes.
"Ini hanya bisnis dari penerbangan saja, kelompok
tertentu ingin menghabiskan reagen-reagen PCR," ujarnya.
Faktanya, lanjut Said Iqbal, sejak Inmendagri 53/2021 terbit,
dibarengi dengan munculnya bisnis tes PCR yang dilakukan maskapai penerbangan.
"Kita lihat maskapai-maskapai penerbangan tiba-tiba
menyediakan layanan PCR, apa ini? Ini bisnis," tandasnya. (rmol)