SANCAnews – Ahli ekonomi Rizal Ramli
menuturkan sistem demokrasi di Indonesia lambat laun mengalami kemerosotan dan
cenderung pada model united oligarki.
Kemerosotan itu ditandai dengan adanya kebijakan yang tidak penting
tetapi disetujui oleh partai politik koalisi yang menguasai parlemen. Dampaknya
seluruh kebijakan pemerintah perlu disetujui meski menurut banyak kalangan
tidak penting.
Menurut mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurahman Wahid (Gus
Dur) itu, keuangan negara saat ini mengkhawatirkan. Sebab, ada sejumlah proyek
yang tidak urgen dikerjakan namun seakan dipaksakan dibangun.
Dampaknya, kata pria yang juga pernah menjadi Kepala Bulog
itu, yang memikul beban keuangan negara adalah rakyat kecil.
“Daya beli rakyat makin lama makin merosot karena likuiditas,
yang ada di masyarakat disedot oleh utang,” tegas Rizal Ramli dalam acara
diskusi virtual yang diselenggarakan Partai Gelora, bertemakan APBN di antara
Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10).
Rizal menambahkan, lembaga keuangan, orang kaya, dana pensiun
disimpan uangnya di surat utang negara karena gildnya 6,5 persen dan memiliki
risiko nol persen karena dijamin oleh pemerintah.
Rizal menilai, keuangan rakyat merosot bukan karena Covid-19
melainkan sistem pengelolaan fiskal di Indonesia amburadul.
"Bukan hanya karena Covid-19. Karena, pengelolaan fiskal
yang ugal-ugalan. Tapi tidak ada di DPR Atau apa yang mau ngomong ini kecuali
Misbakhun. Saya kira karena yang lain itu bagian dari united oligarki. Yes man
semua,” tegas RR menutup. (rmol)