SANCAnews – Pernyataan Gubernur Lemhannas,
Letjen (Purn) Agus Widjojo yang menyebut presiden sebagai pemilik rakyat adalah
logika yang keliru.
Hal tersebut ditegaskan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
(KAMI) Lintas Provinsi dalam merespons pernyataan Agus Widjojo saat berbincang
dengan wartawan Najwa Shihab membahas surat terbuka Brigjen Junior Tumilaar
kepada Presiden Jokowi.
Dalam perbincangan itu, Agus menyebut TNI menyatu dengan
rakyat pada saat perang merebut kemerdekaan. Namun setelah merdeka, rakyat
adalah milik presiden.
"Rakyat menjadi milik presiden sebagai akibat adanya
Pemilu Pilpres itu logika ngaco! Asas rakyat berdaulat itu tidak hilang dengan
terpilihnya presiden," bunyi pernyataan KAMI Lintas Provinsi dalam surat
yang diterima redaksi, Senin (11/10).
KAMI Lintas Provinsi juga menganggap kemanunggalan TNI versi
Gubernur Lemhannas berbahaya.
"Pikiran Agus, prajurit dilepas dari institusi. Prajurit
menjadi obyek eksploitasi dan diserahkan pada rakyat untuk melayani. Ini
doktrin licik TNI pola Agus Widjodjo. Jika pemikiran Agus seperti ini akan
terbentuk kaum borjuasi para jenderal," jelas KAMI Lintas Provinsi.
Gubernur Lemhannas juga dinilai telah menyimpang dan sengaja
mengabaikan peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai Satuan Teritorial TNI
AD yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Sebagai unsur terdepan, jelas KAMI, Babinsa dituntut aktif
mengatasi persoalan yang ada di lingkungannya. Ini doktrin agar TNI mencoba
bersatu dan membantu rakyat sehingga terbentuk pertahanan rakyat semesta.
"Artinya, TNI bukan menipu dan membebani rakyat apalagi
membiarkan rakyat menderita, karena perlakuan kesewenangan musuh atau
kesewenangan kekuasaan yang disimpangkan oleh aparat.
Dari berbagai sudut pandang, apa yang disampaikan Gubernur
Lemhannas keliru dan salah serta menjadi cerminan egosentrisme Agus Widjojo.
"Sepertinya Agus tidak pernah membaca UU TNI atau
sengaja melupakan bahwa TNI adalah tentara rakyat dan tentara pejuang. Rakyat
tidak bisa dipisahkan dari kiprah dan peran TNI," tegas KAMI Lintas
Provinsi.
Pernyataan Agus Widjodjo yang menyebut rakyat milik presiden
juga dianggap pernyataan tragis dan memprihatinkan dari seorang Purnawirawan
Perwira Tinggi TNI yang kini menjabat sebagai Gubernur Lemhanas.
"Untuk itu, KAMI Lintas Provinsi meminta Agus Widjodjo
diberhentikan dari Gubernur Lemhannas dan tidak lagi ditempatkan dalam jabatan
strategis lainnya," tandasnya. (rmol)