SANCAnews.id – Mahasiswa yang tergabung dalam
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan BEM Seluruh
Indonesia (SI) Kerakyatan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana
Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis (21/10).
Aksi BEM UI dan ribuan mahasiswa dari belasan kampus ini
untuk menagih janji dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan
Wakil Presiden Maruf Amin.
"Jadiz hari ini BEM UI akan aksi di Istana. Akan ada
belasan kampus dari BEM SI Kerakyatan, kami gabung," ujar Ketua BEM UI,
Leon Alvinda Putra kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.
Leon menuturkan, BEM UI dan simpul mahasiswa lainnya
setidaknya membawa delapan tuntutan aksi.
Pertama, membatalkan seluruh upaya pelemahan pemberantasan
korupsi. Kedua, memastikan setiap orang bebas menyampaikan pendapat baik di
muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap
pasal-pasal bermasalah UU ITE.
Dalm hal kebebasan berpendapat, mahasiswa mendesak Menteri
Hukum dan HAM, Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Mahfud MD dicopot karena gagal memberi jaminan dan perlindungan
hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta gagal menyelesaikan
kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Ketiga, mendesak percepatan transformasi dan reformasi
Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan terjaminnya hak kebebasan
berekspresi dan berpendapat setiap orang.
Keempat, meningkatkan target NDC Indonesia sesuai Perjanjian
Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045, melaksanakan perintah
pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan proyek food estate yang
memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.
Dalam hal ini, mahasiswa juga mendsak agar Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dicopot dari jabatannya atas dasar
degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.
Mereka juga mendesak diterbitkannya Perppu untuk mencabut
revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menghentikan
proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga,
serta memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi
penggunaan energi kotor batubara.
"Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator
Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam
mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup," jelasnya.
Keenam, mereka mendesak penyelesaian pelanggaran HAM masa
lalu dan mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM secara adil dan transparan.
Mencopot Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dari jabatannya atas dasar kegagalannya
dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Massa juga meminta kebebasan akademik di lingkup kampus dan
memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan dosen disanksi dari kampus karena
menyampaikan analisa, pendapat dan aspirasinya. Soal pendidikan ini, mereka
meminta Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim dicopot karena gagal menciptakan
jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus.
Terakhir, mahasiswa meminta pemerintah melakukan perbaikan
sistem kesehatan untuk persiapan menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19
dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.
(*)