SANCAnews – Hari ini pemerintahan Joko
Widodo-Maruf Amin tepat berusia dua tahun. Banyak kalangan menyoroti
kinerjanya, mulai aspek, politik, hukum, ekonomi dan berbagai hal lainnya.
Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman mengingatkan janji
Presiden Jokowi saat kampanye pada 2019 silam. Kala itu saat debat Pilpres,
Jokowi secara ekplisit akan menyebut akan membentuk super holding.
Arief melihat, selama memimpin Indonesia dua tahun terakhir
yang menonjol justru yang dilakukan adalah membentuk holding dan subholding
BUMN. Ia berpendapat, langkah itu bertolak belakang dengan janji kampanye saat
Pilpres lalu.
"Mengapa rancangan super holding malah diubah menjadi
holding dan sub-holding? Bukankah itu bertolak belakang dengan rencana dan
janji kampanye Jokowi-Maruf?" demikian catatan kritis Arief Rachman, Rabu
(20/10).
Lebih lanjut, Arief mengatakan, ia angkat topi dengan
konsistensi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman yang mengusulkan
pembentukan super holding. Ia memandang, Politisi Golkar itu satu-satunya
anggota DPR yang terus-menerus menyuarakan bahawa keberadaan Kementerian BUMN
adalah akar masalah perusahaannya menjadi maju.
Aspirasi itu, serupa dengan apa yang disampaikan Komisaris
Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengajukan usulan
Kementerian BUMN dibubarkan.
Mantan Gubernur DKI itu, kata Arief mengusulkan agar ratusan
BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan
jauh dari kepentingan politis.
"Menurut saya, baik pernyataan Maman ataupun Ahok pasti
ada dasarnya, baik berdasarkan historis, empiris maupun kajian para ahli
ekomomi dan bisnis," jelas Arief. (rmol)