SANCAnews – Partai Demokrat melihat ada tiga
masalah dalam ambisi pemerintah merealisasikan kereta cepat Jakarta-Bandung
yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky
Mahendra Putra memaparkan, masalah pertama yang paling krusial adalah adanya
pembengkakan biaya.
"Ini yang membuat Presiden Jokowi akhirnya harus
mengubah keputusannya menjadi penggunaan APBN untuk pembiayaan kereta cepat,”
ucap Herzaky kepada Kantor BErita Politik RMOL, Rabu (20/10).
Yang kedua, ada potensi perangkap utang atau debt trap
terhadap Tiongkok sebagaimana diungkapkan AidData. Hal ini sama seperti yang
terjadi pada proyek kereta cepat Singapura-Malaysia yang batal dilaksanakan
lantaran berpotensi menelurkan utang yang menumpuk.
"Dan ketiga, ada pula potensi defisit kas ketika proyek
ini dioperasikan,” tegasnya.
Oleh karenanya, Herzaky meminta agar pemerintah melakukan
audit terlebih dahulu sebelum benar-benar mengucurkan dana APBN dalam proyek
tersebut. Audit penting agar proyek tersebut benar-benar menguntungkan
perekonomian Indonesia, khususnya rakyat.
Yang tak kalah penting adalah soal skala prioritas. Di masa
pandemi Covid-19, pemerintah perlu benar-benar mempertimbangkan apakah proyek
tersebut perlu atau tidak.
"Apakah kereta cepat ini mesti jadi prioritas sehingga
layak mengambil dana dari APBN di tengah situasi krisis kesehatan dan krisis
ekonomi begini? Bukankah dananya lebih baik untuk bantuan sosial atau membantu
mengurangi pengangguran atau kemiskinan?” tegasnya.
Herzaky menegaskan, Partai Demokrat tetap konsisten meminta
pemerintah fokus dalam penanganan pandemi dan krisis ekonomi.
"Seluruh sumber daya negara mestinya diarahkan ke sini.
Karena itu, infrastruktur yang sifatnya mercusuar. Yang orientasinya jangka
panjang sebaiknya ditunda, apalagi jika menggunakan APBN,” tutupnya. (*)