SANCAnews – Guru Besar Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, angkat bicara soal pelantikan
Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Azyumardi berpendapat, jika BRIN ingin melakukan riset dan
inovasi yang ungul, seharusnya Jokowi melantik ilmuwan atau peneliti berstandar
internasional sebagai Ketua Dewan Pengarah.
“Seharusnya Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN adalah
ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional,” kata Azyumardi, saat
dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).
Selain itu, Azyumardi berpandangan, pelantikan Ketua Umum PDI
Perjuangan sebagai Pimpinan Dewan Pengarah BRIN akan memberikan kesan politis.
Ia menegaskan, posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN tidak
sepatutnya diisi oleh Ketum partai politik yang tidak punya kepakaran soal
riset dan inovasi.
“Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” imbuh Azyumardi.
Azyumardi menambahkan, Presiden Jokowi seharusnya belajar
dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki Ketua Dewan
Pengarah dari partai politik. Adapun, Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini masih
dijabat oleh Megawati.
“Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust
(kepercayaan) publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” kata dia.
Selain itu, Azyumardi juga menilai BRIN akan sulit bersaing
di masa depan dalam rangka menciptakan teknologi kekinian.
Apalagi, lembaga pemerintah non-kementerian seperti LIPI,
BPPT, LAPAN, BATAN juga sudah dilebur dan dipimpin oleh pelaksana tugas.
Menurut dia, sisa masa jabatan Jokowi di periode ini tidak
akan cukup untuk membuat BRIN menjadi legacy.
“Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi
mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti
sekarang,” ungkap dia.
Diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Megawati
Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN, pada Rabu (13/10/2021), di Istana
Negara.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.
Sekretaris Dewan Pengarah dijabat oleh Sudhamek Agung Waspodo
Soenjoto. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim,
I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri
Mumpuni. (kompas)