SANCAnews.id – Massa dari elemen lain turut
menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di sekitar
kawasan dekat Istana Negara, Jakarta
Pusat, Kamis (28/10/2021) hari ini. Para pendemo yang berjumlah puluhan
itu berasal dari Aliansi Rakyat Menggugat.
Pantauan Suara.com pukul 12.00 WIB, massa Aliansi Rakyat Menggugat yang didominasi ibu-ibu itu sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebuah spanduk dengan ukuran besar juga dibentangkan oleh massa aksi dengan tulisan: "Mosi Tidak Percaya Kepada DPR RI dan Pemerintahan Jokowi-Maruf. JOKOWI MUNDUR".
Tidak hanya itu, para ibu-ibu juga membawa sejumlah poster
tuntutan seperti "Ngurus Cabe Aja Gak Becus, Minta 3 Periode",
"Stop Arogansi Aparat", Usir Penjajah Gaya Baru", hingga
"Bebaskan Habib Rizieq".
Orator yang berada di mobil komando juga meneriakkan soal
cabut Omnibus Law - UU Cipta Kerja hingga Jokowi Mundur. Massa aski juga
melantunkan lagu-lagu kebangsaan hingga membacakan naskah Sumpah Pemuda.
Massa Gebrak Belum Tiba di Patung Kuda
Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama
Rakyat (GEBRAK) telah berkumpul di kawasan parkir IRTI, Monas, Jakarta Pusat.
Mereka berkumpul untuk menggelar aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2
tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari
Sumpah Pemuda.
Pantauan Suara.com pukul 10.45WIB, massa GEBRAK sudah
berbaris rapi di belakang mobil komando yang telah tersedia di lokasi. Tidak
hanya itu, terdapat pula massa aksi yang turut mengenakan kostum Iron Man dan
Kamen Rider.
Tidak hanya itu, sejumlah poster tuntutan juga dibawa oleh
massa aksi. Misalnya, "Korban PHK DRU", "Buruh Bukan
Tumbal", hingga "Sahkan RUU-PKS".
Terkini, massa sudah bersiap-siap bergerak menuju kawasan
Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sementara itu, aparat keamanan juga telah bersiaga
di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat.
Kepolisian telah menyiagakan kawat berduri, mobil water
cannon, hingga aparat dengan pakaian Alat Pelindung Diri.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamanan
terkait aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko
Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Total
1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa.
"1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat
berduri," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto
saat dikonfirmasi.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi)
Nining Elitos mengatakan aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja
pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah
Pemuda.
"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode
kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai
sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita
hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis
(28/10/2021).
Aksi ini, lanjut Nining akan digelar mulai dari pukul 11.00
WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka
Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke depan Istana Kepresidenan di
sisi utara.
Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi
ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat
Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
(SINDIKASI).
Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa
sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang
Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.
Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan
kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting.
Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan
aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini
sangat buruk.
"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan
merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk
bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat,"
tutur Nining.
Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos
Covid-19.
Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan
skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi
agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat
reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria
1960.
Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi;
dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.
Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari
BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis,
perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.
"Iya, kami akan bergabung," kata Ketua BEM UI Leon
Alvinda Putra saat dihubungi. (*)