SANCAnews – Ada peringatan soal kepanjangan
tangan istana. Itu dipicu penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan
Umum alias Timsel KPU oleh Presiden Jokowi.
Proses Pemilu diminta harus transparan. Direktur Eksekutif
Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan soal ini.
Sayangnya, beberapa pihak menilai tim tersebut didominasi
orang lingkar istana dan pendukung Jokowi sehingga dinilai kurang independen.
“Pastinya semua proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menjadi polemik di publik,” ujar Adib kepada GenPI.co, Selasa (12/10).
Menurut Adib, seharusnya ada timbal balik ke publik. Sebab,
dirinya menilai harus uji kepatutan dari publik untuk memastikan bahwa nantinya
penyelengaraan pemilu ini betul-betul netral.
“Sebab dikhawatirkan ada kepanjangan tangan dari kekuasan.
Hal ini penting karena kerja mereka adalah menjaga merwah demokrasi,” katanya.
Dirinya mengkhawatirkan akan ada kepanjangan tangan kekuasan
jika Timsel tersebut didominasi oleh orang-orang dekat Jokowi.
“Demokrasi akan menjadi kerdil. Jadi, harus betul-betul uji
kepatutan itu harus terbuka,” tuturnya.
Menurutnya, ada hal yang bisa menampik anggapan dan dugaan
adanya kepanjangan tangan kekuasaan tersebut. Salah satu caranya yakni bersikap
terbuka dan trasnsparan.
“Sebaliknya, kalau tidak mnegedepankan itu semua, saya kira
akan memberikan stigma bahwa orang-orang KPU sudah di-setting sejak awal. Ini
yang saya kira akan mengalami kemunduran,” ujar Adib Miftahul.
Menurutnya, dampak positif akan diterima oleh tanah air juka
pemilu diatur oleh orang yang benar-benar kompeten, akuntabel, dan transparan.
“Saya kira tidak akan ada penolakan dari publik dalam proses
seleksinya. Karena hal ini seharusnya betul-betul diawasi publik,” katanya.
Terakhir, dirinya menegaskan bahwa kepanjangan tangan akan
melemahkan demokrasi.
“Gembar-gembor untuk mebawa marwah demokrasi adil saya kira
tidk akan pernah tercapai,” tandasnya. (*)