SANCAnews – Pemindahan ibukota negara ke
Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dicurigai menyisipkan agenda terselubung.
Dugaan itu disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat,
Kamhar Lakumani lantaran merasa aneh agenda pindah ibukota disampaikan
pemerintah usai Pilpres 2019 berakhir. Bukan saat kampanye presiden berlangsung
Lalu mengerucut ke Kalimantan Timur (Kaltim) setelah
pertemuan dan kesepakatan koalisi Jokowi-Prabowo.
"Publik bisa dikatakan kecolongan karena tak bisa
menggunakan hak politiknya secara langsung untuk mengevaluasi atau menilai ini
pada pemilu," kata Kamhar kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di
Jakarta, Rabu (20/10).
“Semakin dikejutkan lagi ternyata di lokasi IKN tersebut
lahan konsesi Pak Hashim dan Pak Prabowo begitu luas," sambungnya.
Lagipula, kata Kamhar, pemindahan IKN di saat pandemi
Covid-19 hanya akan membuat perekonomian terpukul dan daya beli masyarakat
terpuruk. Sialnya, pemerintah ternyata tetap keukeuh ingin memindahkan IKN.
"Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan
kecurigaan ini sebagai titipan Oligarki," katanya. (*)