SANCAnews – Koalisi Bersihkan Indonesia
mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer dan pejabat publik yang diduga
terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binsar Panjaitan.
Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)
mengatakan, sedikitnya ada 17 nama elite politik yang enam di antaranya adalah
jenderal tinggi TNI.
"Dari 17 aktor sosok politically exposed persons
tersebut, enam di antaranya memiliki background militer, purnawirawan,
prajurit, serta jenderal berbintang tinggi. Empat di antaranya adalah mantan
menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko," kata Merah
dalam diskusi virtual, Jumat (8/10/2021).
Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus
Panjaitan yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan, ia memiliki
hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra
milik Luhut.
Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) H Sumardi dan
Jendral (Purn) Fachrul Razi (eks Menteri Agama) yang merupakan Komisaris di PT
Toba Sejahtra milik Luhut.
Kemudian, Jusman Syafii Djamal (eks Menteri Perhubungan) yang
menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtra, dan PT
Kutai Energi.
Lalu, Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko yang pernah
menjabat Pangdam Pattimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elite Partai
Golkar dan Sekjen Cakra 19 (Tim Sukses Jokowi), namanya terhubung dengan PLTU
PT Kartanegara Energi.
Selanjutnya, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, Kepala Staf
Umum ABRI (1999-2000) yang menjabat Direktur Kutai Energi dan juga Presiden
Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur.
Kemudian, Arthur Mangaratua Ebenhaeser Simatupang sebagai
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta
Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtra, milik
Luhut.
Pandu Patria Sjahrir, dia adalah keponakan Luhut Binsar
Pandjaitan, pengurus KADIN yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua
Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021, namanya
terhubung di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama.
Bambang Brodjonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri
Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Bara Sejahtra
(TBS) Energi Utama, milik Luhut.
Ada pula nama Arif Budi Sulistyo, adik ipar presiden Jokowi
yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba
Sejahtra, milik Luhut.
Mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat
sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Bambang Supriyambodo juga
terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera.
Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama
dua anak Jokowi yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka sebagai
pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba
Sejahtra milik Luhut.
Merah menyebut, nama-nama pejabat publik dan militer ini
terhubung langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan yang
banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua.
"Apa yang menghubungkan mereka? aktor-aktor tadi
ternyata juga memiliki jejak, bukan hanya di Kaltim, tapi juga di Papua,"
jelasnya.
"Saham Tobacom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera
seluruhnya juga terhubungan dengan PT Toba Sejahtra yang sahamnya terhubung
dengan Pak Luhut Panjaitan," sambung Merah.
Merah menegaskan perusahaan-perusahaan tambang ini telah
berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung, seperti
tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang.
Dia juga mengecam laporan pidana yang dilakukan Luhut
terhadap aktivis Lokataru Haris Azhar dan KontraS Fatia Maulidiyanti karena
tidak terima namanya disebut "bermain tambang di Papua".
"Pemerintah atau kepolisian dan aparat hukum untuk tidak
boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami, Fatia
maupun Haris, karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya
terjadi di Papua, tetapi juga di Kalimantan Timur," tegasnya.
Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam
operasi tambang batu bara, nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran
bisnis ini justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan
hidup.
Untuk diketahui, Koalisi Bersihkan Indonesia terdiri dari
YLBHI, JATAM, ICW, KontraS, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace
Indonesia, dan Sajogyo Institute. (suara)