SANCAnews –
Selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden
KH Maruf Amin, masih menyisakan sejumlah catatan.
Berdasarkan
catatan Indonesia Political Review (IPR), aspek penegakan hukum masih
compang-camping.
Pasalnya,
selama dua tahun terkahir kepemimpinannya Jokowi-Maruf, tidak sedikit
masyarakat sipil, aktivis hingga mahasiswa yang mengkritik pemerintah malah
berujung bui.
"Penegakkan
hukum masih compang-camping. Masih pilih-pilih dan tebang pilih. Hukum masih
menyasar pada rakyat kecil dan mahasiswa yang kritis," kata Direktur
Eksekutif IPR Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin siang (18/10).
Atas dasar
itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini meminta
pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Jika tidak,
itu akan berakibat serius bagi keberlangsungan demokrasi di tanah air yang
mengalami penurunan indeks demokrasi, "Sisi penegakan hukum harus
diperbaiki," pungkasnya. *