SANCAnews – Ide wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga
periode adalah ide yang zalim. Oleh karena itu, agar tidak menjadi dosa maka
ide zalim itu tidak boleh didiamkan.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat
menjadi narasumber dalam diskusi daring Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk
"Teka-teki Amandemen UUD 45" pada Kamis siang (2/9).
"Ide tiga periode adalah ide yang zalim. Kalau publik
tidak menentangnya karena kita lemah dan kita bodoh maka kita juga kena dosa
zalimnya," kata Mardani.
Menurut anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS ini, publik harus
selalu terlibat dan publik harus selalu cerdas dalam membaca situasi dan
kondisi bangsa. Mardani mengutip kata-kata seorang Mufassir Islam Imam Ibnu
Qayyim; "menjadi bodoh dan menjadi lemah sama dosanya menjadi zalim".
Atas dasar itu, Mardani mengajak semua pihak untuk tetap
melakukan pengawasan terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Termasuk parpol di
luar pemerintah alias oposisi.
"Ayok sama-sama jangan lemah dan jangan bodoh, kita
kawal pemerintah, termasuk oposisi juga harus dikawal. Sehingga semuanya
betul-betul bekerja buat rakyat," tegasnya.
Mardani menambahkan, sikap PKS tegas menolak keras wacana
penambahan masa jabatan presiden tiga periode dengan alasan apapun.
Masyarakat, kata Mardani, diharapkan terus mengawasi wacana
tersebut sebab ia meyakini kemungkinan itu terjadi sangat terbuka lebar.
"Karena itu, Civil Society dan siapapun harus hati-hati
dan terus bekerja. Karena UU KPK dalam waktu 3 bulan digulung semuanya efeknya
sekarang, kasian sekali KPK sekarang," tuturnya.
"Karena itu, publik awasi isu ini jangan sampai
berkembang dan ketika masih baru atau test the water kita langsung kasih
counternya. Makanya saya selalu counter ide jabatan tiga periode ini, buat
demokrasi," demikian Mardani.
Selain Mardani, turut hadir narasumber lain dalam diskusi
yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL itu yakni Wakil Ketua Umum PAN
Viva Yoga dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati. (rmol)