SANCAnews – Publik diminta realistis saat
membahas kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan
Timur. Terutama melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini yang
sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.
Sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, terjadi perubahan
mendasar keuangan negara Indonesia. Sehingga konsentrasi pemerintah terfokus
pada kesehatan dan ekonomi serta sosial maupun politik.
"Postur APBN dari tahun 2020 sampai rancangan APBN 2022,
fokusnya pun masih terkait penanganan pandemi COVID-19," ujar anggota DPD
RI Agustin Teras Narang, usai menjadi pembicara dalam dialog virtual bertema
"Suara IKN dari Senator Kita", Jumat (10/9).
Selain itu, lanjut Senator Kalimantan Tengah itu, sampai
akhir 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 7.252 triliun.
Sementara anggaran negara sendiri sudah tersedot untuk
membayar bunga utang yang mencapai Rp773,3 triliun. Angka itu kemungkinan akan
terus melejit sampai pada 2022. Apalagi ada kemungkinan pemerintah akan
menambah utang sekitar Rp 1.000 triliun.
"Data lonjakan utang dalam tiga tahun terakhir ini bisa
menciptakan jebakan utang yang berbahaya. Jadi, mempertimbangkan anggaran dan
dikaitkan dengan utang negara ini, maka kita harus mengambil sikap berhati-hati
(soal IKN)," papar Teras.
Selain itu, ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan dan
dicermati terkait IKN. Yaitu terkait payung hukum.
Pasalnya, sepanjang yang diketahuinya, dua kabupaten yang
akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, juga belum sepenuhnya
siap. Di mana penetapan Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Ibu Kota juga
sampai saat ini belum diputuskan.
Lanjut Teras, wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara ini, akan
terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan payung hukum.
Ditambah lagi, pendekatan ke elemen masyarakat dan
peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Ibu Kota Negara itu terkesan belum
berlangsung baik.
"Jadi, saya menilai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara
ini, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Itulah kenapa saya mengajak
semua pihak realistis melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini,
jika ingin menyoroti kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara," demikian
Teras Narang.
Turut hadir dalam dialog virtual "Suara IKN dari Senator Kita" antara lain anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan Habib Aburrahman Bahasyim serta dari Senator Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni. (rmol)