SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah dua kali menyampaikan
somasi ke Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti yaitu
pada 26 Agustus dan 2 September 2021 dengan batas waktu 5x24 jam. Sehingga,
hari ini Luhut akan mengambil keputusan perihal somasi tersebut.
Somasi kedua dilakukan karena Luhut merasa tidak puas dengan
jawaban Haris Azhar. Juniver mengatakan dalam somasinya, Luhut meminta Haris
menjelaskan mengenai motif, serta maksud dan tujuan dari unggahan di akun
YouTube pribadinya yang berjudul 'Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops
Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!'. Ia merasa judul itu adalah berisi
fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong yang telah merugikan
Luhut.
"Itu tidak dijawab. Malahan jawabannya itu tidak relevan
dengan somasi kami. Jawabannya hanya dikatakan bahwa motifnya itu dikarenakan
ada datanya," kata Juniver pada 3 September 2021.
Ia menyebut bahwa Haris mengundang Luhut atau pengacara untuk
memberikan penjelasan atau klarifikasi di chanel Youtube milik yang
bersangkutan. "Kita diundang mengklarifikasi di YouTube-nya. Ini jawaban
yang tak sesuai dengan somasi kita, tidak relevan dengan somasi kita,"
kata Juniver.
Juniver mengatakan di negara demokrasi, hak berekspresi
memang dibebaskan. Namun ia mengatakan hal tersebut harus dilakukan dengan
bermartabat dan beretika. Ia ingin baik Haris maupun Fatia meminta maaf atas
ucapan mereka dan unggahan video tersebut. Namun jika hal tersebut tidak
dilakukan, maka pihaknya mempertimbangkan jalur pidana.
"Kita akan mempertimbangkan (jalur pidana). Tentu harus
ada akhir dari permasalahan ini. Kalau tak ada perdamaian, tentu ini secara
hukum yang sebetulnya kami tak harapkan," kata Juniver
Adapun dalam video Haris bersama koordinator KontraS Fatia
Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS,
Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI
AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di
Intan Jaya, Papua.
Fatia menyebutkan bahwa ada sejumlah perusahaan yang bermain
tambang di kawasan tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha
Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.
“Tobacom Del Mandiri ini direkturnya purnawirawan TNI namanya
Paulus Prananto. Kita tahu juga Toba Sejahtera Group dimiliki sahamnya salah
satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” ujar Fatia. Ia juga
mengatakan, bisa dibilang Luhut bermain dalam pertambangan-pertambangan yang
terjadi di Papua hari ini.
Haris Azhar mengatakan data-data soal Luhut perihal dugaan
tambang di Papua, bukan hal baru. "Laporannya sudah dipublikasi di website
Jatam, KontraS, Walhi, dan lain-lain. Laporan mereka ada sumber datanya,"
kata Haris Ahad, 29 Agustus 2021.
Ia mengatakan data itu sudah lebih dulu dipublikasikan bahkan
sebelum wawancara dengan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti berlangsung.
Data yang dimaksud Haris bertajuk “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua:
Kasus Intan Jaya”. Laporan ini diluncurkan pada 12 Agustus oleh YLBHI, WALHI
Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS,
JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, bersama #BersihkanIndonesia. Para
peneliti melakukan kajian cepat terkait operasi militer ilegal di Papua dengan
menggunakan kacamata ekonomi-politik. (tempo)