SANCAnews – Pemerintah Indonesia harusnya
bersikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal Cina yang masuk ke
perairan Natuna. Pemerintah jangan diam karena hal tersebut akan membuat wibawa
negara tidak dipandang oleh negara lain.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah
khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tidak tinggal
diam.
Menurutnya peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus
segera disikapi. Sebab selain melanggar kedaulan negara, masuknya kapal-kapal
Cina itu sudah mengganggu kegiatan penambangan migas di sana.
“Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar
kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi
Pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap,” tegas
politisi PKS tersebut, Rabu (15/9).
Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves
Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagai Menhan harusnya
Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan
militer negeri tirai bambu.
Begitu pula Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang
dikenal dekat dengan Pemerintah Cina, harusnya segera membicarakan masalah ini
secara resmi. Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan
datangnya ribuan tenaga kerja asing dari Cina.
“Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab
mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,”
tegas Mulyanto.
Mulyanto menambahkan bagi bangsa Indonesia posisi perairan
Natuna sangat strategis. Di sana sedang dilakukan eksplorasi dan eksploitasi
migas dalam rangka mengejar target 1 juta barel minyak per hari (bph) di tahun
2030. Jadi Pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses
eksplorasi dan eksploitasi itu.
“Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka.
Jadi sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing
dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai menggangu upaya penambangan migas
kita. Kita tidak boleh diam,” lanjut Mulyanto.
Untuk diketahui Badan Keamanan Laut (Bakamla) menyatakan
kapal-kapal Cina di perairan Natuna Utara dekat Laut Cina Selatan kerap
mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia. Bahkan ratusan hingga
ribuan kapal Cina juga memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.
Kapal coast guard China dikabarkan mengganggu atau
membayang-bayangi kerja daripada rig noble yang berbendera Indonesia di bawah
Kementerian ESDM.
“Pemerintah harus mendukung kerja pengawasan Bakamla ini. Jangan sampai keterbatasan kemampuan operasional yang ada membuat kita membiarkan berbagai gangguan dari kapal-kapal asing terhadap kedaulatan negara yang bahkan mengancam kepentingan nasional kita,” tandasnya. (fin)