SANCAnews – Staf Khusus (Stafsus) Menteri
Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mempertanyakan soal kepentingan di
balik rencana demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Seperti diketahui, BEM SI mengultimatum Presiden Jokowi jika
tidak mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN, maka BEM SI
akan unjuk rasa.
Faldo menyebutkan saat ini negara dalam perjalanan bangkit
dari pandemi. Laju penularan COVID-19 sudah menurun.
"Yang ingin berkerumun, berarti tidak sayang sama tenaga
kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya. Tidak
sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat. Jadi ini
kepentingan siapa?" ucap Faldo saat dihubungi detikcom, Sabtu (25/9/2021).
Namun, Faldo tak melarang BEM SI bersikap kritis. Dan
Pemerintah, lanjut dia, juga akan menjawab kritik dengan penuh tanggung jawab.
"Yang penting tidak berkerumun. Angka COVID-19 sudah
membaik, kerja tenaga kesehatan sudah optimal. Saat ini sudah bisa ambil napas
sejenak, tukang gali makam dan ambulans berkurang bebannya. Jadi kita harus
sama-sama waspada," kata Faldo.
Faldo memohon semua pihak untuk menahan diri. Dia menyebut fokus
pemerintah adalah megeluarkan RI dari situasi pandemi.
"Kami memohon untuk menahan diri. Kita ingin keluar dari
pandemi. Vaksinasi digenjot terus, tahun ini sudah cukup amunisi kita buat
mencapai target. Kan ada prediksi varian-varian baru, itu yang hendak
diantisipasi terus. Jadi sekali lagi, kami harap semuanya menjaga," ungkap
Faldo.
Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar
membenarkan rencana aksi demonstrasi pada 27 September besok, terkait
dipecatnya para pegawai KPK yang tak lolos TWK. Aksi bakal terpusat Jakarta.
"Benar," ujar Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil
Akbar ketika dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (24/9).
Ada sejumlah tuntutan yang bakal dilayangkan BEM SI. Pertama,
BEM SI meminta Ketua KPK Firli Bahuri mencabut surat keterangan (SK)
pemberhentian pegawai KPK. BEM SI dkk meminta Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK
yang tak lolos TWK itu menjadi ASN. Mereka juga menuntut Ketua KPK Firli Bahuri
mundur.
Pihak BEM SI sudah mengirim pemberitahuan aksi massa kepada
pihak kepolisian. Rais menduga ada sekitar seribu mahasiswa yang bakal turun ke
jalan.
"Untuk kami dimulai dari ultimatum kemarin kepada
Presiden Jokowi, 3x24 jam dari kemarin (23/9). Artinya, nanti hari Senin
tanggal 27 (September) kemungkinan kita akan... sebenarnya sedang
dikonsolidasikan untuk tiga aksi, tetapi kemungkinan besar (aksi terpusat) di
gedung KPK," tegas Nofrian.
Diketahui, BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) telah
menyurati Presiden Jokowi terkait persoalan pemberhentian 57 pegawai KPK pada
Kamis (23/9). Dalam surat tersebut BEM SI dan GASAK meminta ketegasan Presiden
Jokowi dalam menyikapi berbagai upaya pelemahan KPK.
"MAKA KAMI ALIANSI BEM SELURUH INDONESIA DAN GASAK
(GERAKAN SELAMATKAN KPK) MEMBERIKAN ULTIMATUM KEPADA PRESIDEN JOKOWI UNTUK
BERPIHAK DAN MENGANGKAT 56 PEGAWAI KPK MENJADI ASN DALAM WAKTU 3X24 JAM,
TERCATAT SEJAK HARI INI 23 SEPTEMBER 2021. JIKA BAPAK MASIH SAJA DIAM TIDAK
BERGEMING. MAKA KAMI BERSAMA ELEMEN RAKYAT AKAN TURUN KE JALAN MENYAMPAIKAN
ASPIRASI YANG RASIONAL UNTUK BAPAK REALISASIKAN," bunyi penggalan surat
ultimatum BEM SI dan GASAK yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI
Nofrian Fadil Akbar. (*)