SANCAnews – Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyoroti anggaran
diseminasi atau penyampaian informasi tentang pembatalan keberangkatan haji di
tahun 2021 yang mencapai Rp21 miliar. Ia mempertanyakan urgensi pengalokasian
dana sebesar itu hanya untuk sosialisasi terkait ibadah tersebut.
"Terkait
diseminasi keberangkatan haji 2021 Rp21 miliar. Ini kan pak menteri sudah
mengumumkan sebab pembatalan pemberangkatan haji. Saya kira seluruh jemaah
haji, bahkan masyarakat Indonesia sudah tahu pembatalan itu," kata Achmad
dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Gedung DPR,
Jakarta, Senin (30/8/2021).
Politikus
Partai Demokrat itu mengimbau agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk
pengembangan sumber daya manusia (SDM) di seluruh pondok pesantren yang ada di
Tanah Air.
"Kenapa
dana ini tidak kita efektifkan untuk membantu madrasah kita? Pondok-pondok
kita, penyuluh-penyuluh agama kita yang terdepan. Ini yang dikejar peningkatan
SDM-nya," ujarnya.
Menurut
Achmad, dana Rp21 miliar yang dialokasikan hanya untuk penyampaian pembatalan
ibadah haji, terkesan sebagai penghamburan anggaran di tengah krisis ekonomi
akibat pandemi Covid-19.
"Ini
Rp21 miliar hanya untuk menyampaikan bahwa haji batal, masyarakat juga sudah
tahu batal itu barang. Jadi menurut saya kita gugurkan aja ini. Tapi saya kira
Rp21 miliar ada efektivitas untuk yang lain," ujarnya.
Selain itu,
ia juga menyoroti adanya anggaran untuk renovasi tata ruang pelayanan haji
sekitar Rp44 miliar.
Menanggapi
hal itu, Yaqut menjelaskan, anggaran untuk renovasi ruang pelayanan haji itu
diajukan karena memang selama dua tahun ini tidak ada keberangkatan sehingga
ada sejumlah infrastruktur yang harus diperbaiki.
Namun,
terkait dana diseminasi sebesar Rp21 miliar ia tak memberikan tanggapannya
dalam rapat tersebut.
"Karena selama dua kali ini dua tahun ini gak ada atensi kepada mereka, lebih banyak bangunan yang mulai rusak, jadi renovasi ini diarahkan ke sana bukan ke kementerian atau yang lain," ujarnya. (kompas)