SANCAnews – Laporan harta kekayaan pejabat
negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup
mencengangkan masyarakat.
Sebab, ada sejumlah menteri yang memiliki harta kekayaan
fantastis selama menjadi menteri.
Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua MUI Anwar Abbas
menyampaikan, meningkatnya harta kekayaan pejabat negara bisa dari banyak
faktor salah satunya bisnis sampingan mereka yang bisa menjadi pemicu
meningkatkan harta kekayaan mereka.
"Jadi itu harus dipelajari, jadi jangan cepat curiga. Kalau bagi saya, ya memang mengejutkan. Tetapi nilai kekayaan orang itu banyak sebabnya. Kalau seandainya dia pegang saham, misalkan saham-saham tertentu naik, kalau naik apa sebabnya kalau turun kan tidak ada yang turun,” ucap Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/9).
Tokoh Muhammadiyah ini meminta agar pemerintah membentuk
suatu tim yang netral untuk melakukan pemeriksaan secara detail dari mana
sumber harta kekayaan pemerintah.
Sampai saat ini, masyarakat menilai seperti tidak masuk akal
di tengah situasi sulit akibat pandemi ini, harta kekayaan pejabat malah meningkat
tajam.
"Jadi kalau bagi saya supaya tidak menjadi fitnah ya,
harusnya ada satu tim mempelajari, mengklarifikasi dan memverifikasi supaya ini
tidak menjadi isu liar. Kalau ada yang naiknya seribu persen, ya mungkin ada
sebab-sebabnya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah paling bijak agar tidak berpolemik dan
merusak citra pemerintah di mata masyarakat, harus membentuk tim khusus.
Tujuannya, untuk memverifikasi harta kekayaan para pejabat
agar tidak ada isu tersebut tidak berkembang liar.
"Supaya tidak menjadi bola liar dan supaya tidak menjadi
isu yang negatif dan supaya tidak ada fitnah menurut saya harus ada tim yang
menjelaskan kenapa? Kan juga bisa karena faktor lain penyalahgunaan jabatan kan
juga bisa ya,” katanya.
"Kenapa duitnya bertambah karena ada duit pemerintah
yang dia korup. Tapi pertanyaannya betulkah? Itu kan perlu diselidiki tuh,”
imbuhnya menutup. []