SANCAnews.id

SANCAnews – Ormas Perisai Bangsa Surabaya menggelar nonton bareng film G30S/PKI. Nobar ini digelar di Warung Kahuripan Surabaya.

Pantauan detikcom pukul 19.30 WIB, puluhan orang datang di lokasi acara. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, sambutan dari pihak panitia acara serta doa bersama.

Sekretaris Perisai Bangsa Surabaya Agus Fachrudin mengatakan nobar film G30S/PKI ini merupakan agenda rutinan. Pria yang akrab disapa Gus Din ini menyebut acara nobar sudah mendapat izin dari kepolisian setempat.

"Ya ini diselenggarakan oleh Perisai Bangsa dan arek-arek Suroboyo. Kebetulan ini acara tahunan, namun tahun lalu ndak nobar karena pandemi, karena sekarang level satu kita adakan lagi. Acara ini sudah mendapat izin dari kepolisian, saya sudah pemberitahuan ke Polda dan Polrestabes. Buktinya teman-teman Polsek ada," kata Gus Din kepada detikcom di lokasi, Kamis (30/9/2021).

Mantan Wali Laskar FPI Surabaya ini menjelaskan pentingnya untuk mengingat sejarah kelam PKI. Menurutnya, nobar film G30S/PKI penting untuk dilakukan. Perisai Bangsa Surabaya sendiri menilai PKI merupakan bahaya laten.

"Ya itu sejarah kelam bangsa yang patut kita ingat dan patut kita antisipasi. Ini kan bahaya laten, dan sewaktu-waktu lahir kembali, itu yang kita antisipasi supaya kejadian kelam di masa lalu tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Gus Din menambahkan, penonton yang hadir tidak hanya dari ormas Perisai Bangsa. Namun juga dari NU, Muhammadiyah serta ormas nasionalis lainnya.

"Total 50 ada ya. Tidak hanya Anggota Perisai Bangsa, ada juga dari NU, Muhammadiyah, ada Al Irsyad campur. Ini ada Mak Susi, ada ormas islam dan nasionalis," tandasnya.

Diketahui pada Minggu (26/9) lalu, sejumlah mantan pengurus Front Pembela Islam (FPI) di Kota Surabaya mendirikan organisasi massa (ormas) baru yakni Perisai Bangsa. Ormas ini didirikan pasca dibubarkannya FPI.

Ormas Perisai Bangsa ini diinisiasi oleh Habib Umar Al Athos, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi FPI Surabaya dan Gus Din (Agus Fachrudin) Mantan Wali Laskar FPI Surabaya. Habib Umar Al Athos menjabat sebagai Ketua Perisai Bangsa Surabaya, sedangkan Gus Din sebagai Sekretaris Perisai Bangsa Surabaya. (*)

SANCAnews – Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menilai Presiden ke-1 Sukarno sebagai sosok umat Islam yang berhasil meneladani politik lapangan. Ia kemudian menyinggung Sukarno dengan politik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

"Bung Karno itu adalah umat Islam yang paling berhasil meneladani politik lapangan Rasulullah, Nabi Muhammad pada waktu Makkah revolusi pertama tidak berdarah dalam sejarah. Bung karno memimpin bangsa Indonesia ini proklamasi tidak berdarah," ungkap Yudian dalam diskusi 'Peringatan 61 Tahun Pidato Bung Karno di Sidang PBB', dilihat dari YouTube Bamusi TV, Kamis (30/9).

Selain itu, Yudian menyebut Bung Karno juga berhasil mewujudkan teori politik majemuk seperti dalam piagam Madinah (dokumen yang disusun Nabi Muhammad SAW terkait perjanjian dengan suku dan kaum penting di Yasthrib tahun 622).

Prestasi lainnya adalah Bung Karno yang berupaya mempersatukan 54 negara atau 54 kerajaan di Indonesia. Yudian menilai peristiwa ini tidak akan terjadi apabila Indonesia tidak dipimpin oleh Sukarno, yang mewujudkan juga kemerdekaan RI.

"Dan ini peristiwa sekali lagi tidak pernah terjadi di dalam sejarah, kecuali di tangan Bung Karno, Bung Hatta dan bangsa Indonesia. Makanya saya katakan, Bung Karno adalah umat Islam yang paling berhasil meneladani politik lapangan revolusi tidak berdarah, mewujudkan piagam Madinah itu," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung soal eks Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser yang hanya mampu melawan negaranya sendiri.

Sedangkan Yudian melihat Sukarno piawai dalam melakukan komunikasi dengan raja maupun sultan kerajaan saat itu untuk menyerahkan kekuasaannya. Lalu kemudian bergabung menjadi sebuah negara dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita boleh banding Pak Gamal Abdul Nasser, dia cuma melawan negara sendiri. Bahkan Amerika sekali pun cuma lawan induknya, Rusia juga sama termasuk Uni Soviet. Coba dilihat ini bukan sejarah abad 20, tapi sejarah dunia belum pernah ada dalam waktu hanya 59 detik [Sukarno] bisa membebaskan dan mempersatukan 54 negara," beber dia.

"Di sini salah satu keunikan penguasa-penguasa Indonesia yang disebut lokal, maksudnya raja-raja, sultan yang begitu muda dan ikhlas menyerahkan kekuasaan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya kepada sebuah negara yang baru sekadar nama, namanya NKRI. Nah, tanpa kepiawaian Sukarno khususnya, mungkin nasib bangsa ini lain," tutup Yudian. (kumparan)

SANCAnews – Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo sempat mengunggah surat pemberhentiannya yang berisikan 'prestasi dan kinerja yang baik' Yudi.

Seperti apa?

"Hari terakhir kerja diberikan ini, berprestasi dan kinerja baik selama ini," cuit Yudi di akun Twitter-nya, @yudiharahap46, Kamis (30/9/2021).

Pada surat pemberhentian tersebut terlihat ditandatangani oleh Plh Kepala Biro SDM, Yonathan Demme Tangdilintin. Disebut juga mulai 1 Oktober, Yudi tak lagi bekerja di KPK dan, selama bekerja, Yudi berprestasi serta berkinerja baik.

"Terhitung mulai 1 Oktober 2021 yang bersangkutan sudah tidak bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selama melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan menunjukkan prestasi dan kinerja yang baik," demikian bunyi suratnya.

Diketahui, 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN resmi diberhentikan hari ini. Pemberhentian dilakukan meski pelaksanaan TWK menuai kontroversi.

Pengumuman pemberhentian dengan hormat terhadap para pegawai KPK yang tak lolos TWK itu telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu (15/9). Dia mengatakan para pegawai KPK yang tak lolos TWK bakal diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021, yang artinya hari ini.

"Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK.

Jumlah pegawai KPK tak lolos TWK yang diberhentikan bertambah sehari menjelang pemberhentian. Seorang pegawai KPK yang mengikuti TWK susulan karena baru pulang tugas belajar dinyatakan gagal dan harus menerima kenyataan dirinya diberhentikan. (dtk)

SANCAnews – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menegaskan, 58 pegawai yang diberhentikan dari KPK bukan pengemis pemerintah untuk disalurkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Samad menegaskan, mereka merupakan para pejuang pemberantasan korupsi.

Terdapat tawaran dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, agar para pegawai yang diberhentikan menjadi ASN di Polri. Samad tetap menginginkan agar 58 pegawai diangkat menjadi ASN di KPK.

“Kita bukan pengemis untuk meminta ke 58 orang ini disalurkan jadi ASN di tempat lain, tapi kita tetap konsisten meminta bahwa ke 58 teman-teman ini dikembalikan ke posisi semulanya,” kata Samad di Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (30/9).

Samad tetap menagih janji kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar 58 pegawai yang diberhentikan Pimpinan KPK era Firli Bahuri untuk tetap diangkat menjadi ASN di KPK. Sebab hingga kini, pemecatan terhadap 58 pegawai belum mendapat respon resmi dari Jokowi selaku kepala negara.

“Menagih janji bapak presiden agar supaya teman-teman yang telah diberhentikan kita berharap untuk mengambil alih kewenangan ini dan mengangkat kembali harkat martabat ke 58 teman-teman ini,” pinta Samad.

Dia memandang, pemecatan terhadap 58 pegawai KPK melanggar hukum. Karena Komnas HAM dan Ombudsman RI telah menyatakan kalau pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) melanggar HAM dan malaadministrasi.

Meski demikian, lanjut Samad, dirinya merasa bangga dan tidak sedih dengan pemberhentian kepada 58 pegawai KPK. Karena integritasnya tidak lagi diragukan.

“Teman teman sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ke 58 orang pejuang pemberantasan korupsi akan tetap konsisten di jalur pemberantasan korupsi walaupun mungkin sudah tidak ada di KPK lagi. Agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti walaupun ada upaya-upaya sistematis untuk mengagalkan agenda pemberantasan korupsi itu dengan pemberhentian ke-58 orang ini,” pungkas Samad.

Sebelumnya, sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Perpisahan mereka disambut haru oleh para mantan Pimpinan KPK periode sebelum-sebelumnya, terlihat Saut Situmorang, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.

Mereka resmi diberhentikan dengan hormat pada Kamis (30/9) dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka terdiri dari Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Giri Suprapdiono, Ronald Paul Sinyal, Ambarita Damanik, Rieswin Rachwel, Hotman Tambunan, Harun Al Rasyid dan lain-lain. (jawapos)

SANCAnews – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hanya berdiam diri melihat pemecatan 58 pegawai lembaga antirasuah. Jokowi hanya memberikan respon, agar semua urusan tidak dibawa kepadanya.

“Ada ketidakpastian yang terjadi di republik ini, tapi sayangnya presidennya hanya diam dan bilang itu bukan urusan saya. Itu urusan siapa? Pemberantasan korupsi, itu dipegang oleh presiden. Jadi kalau dia bilang ini bukan urusan saya, lantas urusanmu apa? Kan begitu, kata Suat di Gedung ACLC KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (30/9).

Saut memandang, ungkapan yang menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tengah berada di jalan benar merupakan kebohongan besar. Nyatanya, Jokowi hanya menjadi penonton dalam pemecatan 58 pegawai KPK.

“Kalau ada yang bilang bahwa pemberantasan korupsi hari ini berjalan pada jalan yang benar, orang itu pasti bohong besar. Nyatanya perilaku-perilaku di bawah saat ini sampai ke atas sampai saat ini masih kita lihat,” sesal Saut.

Dia meyakini, 58 pegawai KPK yang menurutnya terdiri dari orang-orang baik, sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diangkat menjadi ASN berdasarkan hasil TWK.

“Kemudian ada orang-orang baik dari 70 lebih berupaya berbuat baik, meluruskan jalan-jalan yang tidak benar itu, kemudian dia mengalami nasib yang sama. Sebagaimana ketidakpastian yang ada di luar saat ini,” pungkas Saut.

Sebagaimana diketahui, Pimpinan KPK memecat 58 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 30 September 2021. Pemecatan ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, pemberhentian ini dilakukan dengan alasan tuntutan organisasi. Menurutnya, sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK yaitu paling lama dua tahun, kepada pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara.

“Diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan PP 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 18 dan 19 ayat (3) huruf d yakni tuntutan organisasi,” tutup Alex beberapa waktu lalu. (jawapos)

SANCAnews – Eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan ideologi komunis di Indonesia tak mungkin mati atau hilang. Setidaknya hal itulah yang membuatnya selalu menggelorakan rasa waspada bahaya laten komunis di tubuh TNI dan masyarakat. Termasuk di tiap September.

Dia mengaku khawatir jika gerakan komunis kembali bangkit, karena sejumlah hal penyerta sudah terpantau muncul sejak lama. Soal penyusupan komunis di tubuh TNI, Gatot memang menyatakan tak bisa melihat dari orang per orang.

Tetapi hal itu, kata dia, bisa dilihat dari indikasi-indikasi yang muncul belakangan. “Salahkah saya yang menduga hal strategis seperti diorama di museum saja tiba-tiba hilang. Diorama mengusik rasa kebangsaan saya sebagai purnawirawan TNI,” kata Gatot di saluran Youtube Karni Ilyas Club, dikutip Kamis 30 September 2021.

Maka itu, Gatot pun kemudian rajin menyuarakan warning agar semua bersiaga terhadap kemungkinan bangkitnya kembali PKI di era sekarang ini. Sebab sejak dari tahun 1965, bisa saja ada penyusup di TNI yang memulai karir dari Bintara, Tamtama, dan benih itu terus tumbuh sekarang ini.

Apalagi, kata dia, di tubuh TNI kini sudah tak ada lagi Litsus sejak reformasi digelar. Sehingga berbagai kemungkinan yang dikhawatirkan bisa saja terjadi.

Gatot taruh intel pantau komunis

Terkait apakah ada tanda-tanda lain yang berkaitan dengan mulai tumbuhnya komunis di Tanah Air, Gatot punya analisa. Pertama, kata dia, adanya nuansa kelompok-kelompok tertentu yang mengusulkan agar Tap MPRS 25 tahun 1966 dihapus.

Adapun Tap MPRS itu berkaitan dengan pelarangan ideologi komunis di RI. Kedua, kata dia, soal sejarah G30S/PKI yang mulai dihapus dari kurikulum.

“Untuk apa itu? Kemudian (ketiga) muncul RUU rekonsiliasi, kemudian (keempat) litsus dihapuskan, kemudian terbaru agama akan dihilangkan dari kurikulum pendidikan, tapi setelah diproses tak terjadi, namun ada upaya untuk itu. Apakah ini hal yang wajar?” kata Gatot lagi.

Baginya ini kemungkinan terstruktur dan telah direncanakan matang. Makanya dia punya feeling ada gerakan di balik semua ini.

“Bayangkan, ada partai yang sekolahkan kader-kadernya ke Partai Komunis China, mereka sekolahkan ke sana. Waktu saya menjabat (Panglima) itu sengaja saya susupkan Yayat Sudrajat jadi atase China untuk cari data-data itu. Saya punya data.”

“Itu kan indikasi, untuk apa mereka belajar ke sana, karena ada hubungannya,” katanya.

Gatot pun mengaku rela dimaki tiap September agar peristiwa memilukan berdarah itu tak terjadi lagi. Dan alasan itulah yang membuatnya terus getol menyuarakan bahaya komunisme di Indonesia. (hops)

SANCAnews – Fakta baru mengenai hilangnya diorama yang menggambarkan suasana di pagi hari, 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bhakti Kostrad, kembali terungkap.

Fakta tersebut didapatkan saat musisi Addie MS menemui Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Heryantana, sebagaimana video yang beredar di media sosial.

Kepala Penerangan Kostrad, Kolonel Inf Heryantana menceritakan bahwa patung-patung diorama itu memang digagas oleh Letjen AY Nasution. Tepatnya, saat dia menjabat Pangkostrad pada tahun 2011 hingga 2012.

"Memang pada saat tahun 2011 dan 2013 Bapak Jenderal Purn Azmyn Yusri Nasution beliau menjabat sebagai Pangkostrad, karena beliau mempunyai ide dan gagasan membuat patung saat itu, yaitu patung pak Soeharto kemudian Kolonel Sarwo Edi dan Jenderal Abdul Haris Nasution," kata Heryantana dalam video yang beredar di media sosial, Kamis (30/9).

Dijelaskan Heryantana, permintaan agar patung-patung diorama dibongkar juga disampaikan langsung oleh Letjen AY Nasution kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman.

Permintaan disampaikan melalui sebuah surat yang dikirim pada bulan lalu, "Namun pada tahun 2021 tepatnya 30 Agustus, beliau berkirim surat kepada Pangkostrad, beliau meminta patung tersebut yang beliau idekan agar dibongkar," terangnya.

Dia juga memastikan, bahwa tidak ada sedikit pun niat dari Kostrad saat ini untuk menghapus catatan sejarah bangsa Indonesia.

"Sehingga untuk Kostrad tidak ada mempunyai ide menghilangkan sejarah," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Total 57 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) hari ini resmi diberhentikan. Salah satu di antara mereka adalah penyidik senior Novel Baswedan.

Dari pantauan detikcom, Kamis (30/9/2021), pukul 09.00 WIB terlihat gedung Merah Putih KPK dijaga ketat. Tampak dua unit mobil water cannon terparkir serta mobil damkar.

Terlihat puluhan petugas kepolisian yang terbagi dalam beberapa titik di area gedung KPK. Terparkir juga ada mobil Brimob serta truk dari Polda Metro Jaya.

Selain itu, Jalan Persada, Kuningan, ini ditutup aksesnya. Pengendara dari arah utara dialihkan langsung menuju Jalan HR Rasuna Said.

Diketahui, 57 orang pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN resmi diberhentikan hari ini. Pemberhentian dilakukan meski pelaksanaan TWK menuai kontroversi.

Pengumuman pemberhentian dengan hormat terhadap para pegawai KPK yang tak lolos TWK itu telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu (15/9/2021). Dia mengatakan para pegawai KPK yang tak lolos TWK bakal diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021, yang artinya hari ini.

"Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK.

Jumlah pegawai KPK tak lolos TWK yang diberhentikan bertambah sehari jelang pemberhentian. Seorang pegawai KPK yang mengikuti TWK susulan karena baru pulang tugas belajar dinyatakan gagal dan harus menerima kenyataan dirinya diberhentikan. (dtk)

SANCAnews – DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar menggelar nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Kegiatan ini disebut untuk mengenang jasa pahlawan revolusi yang telah berkorban untuk kelangsungan NKRI.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengatakan nobar digelar di Kantor DPD Gerindra Sumbar, Kompleks GOR Agus Salim Jalan Kapuas Nomor 7, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kota Padang, Kamis (30/9) pukul 20.00 WIB.

"Kami mengundang warga Kota Padang untuk turut serta dalam ajang nobar ini," kata Andre Rosiade yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini.

Andre Rosiade mengatakan Gerindra sengaja mengadakan nobar ini untuk terus mengingatkan warga Sumbar soal kejamnya pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI usai kemerdekaan RI. Dia mengingatkan jangan sampai PKI bangkit lagi dan merusak NKRI yang telah berjalan baik sesuai dengan dasar negara Pancasila.

"Kami menilai menonton film ini adalah bagian dari pembelajaran terhadap sejarah bangsa. Apalagi ditonton oleh para generasi muda yang harus diberikan pemahaman bahayanya PKI. Juga belajar menghargai jasa para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan RI," kata Andre.

Andre mengatakan, kegiatan nonton bareng ini adalah bagian dari cara Gerindra menyosialisasikan bahaya laten PKI dengan ideologi komunis yang membahayakan keutuhan bangsa. "Kami akan menjadikan ini agenda rutin di DPD. Kalau perlu, nanti juga akan diikuti oleh DPC Gerindra Kabupaten dan Kota se-Sumbar," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Bendahara DPD Partai Gerindra Sumbar Gun Sugianto menambahkan, selain nonton bareng, acara juga dimeriahkan musisi jalanan dan pembacaan puisi mengenang jasa para pahlwan khususnya yang terkait dengan G30S PKI. "Kami ingin malam itu semua kegiatan berkesan bagi para peserta," kata Ketua Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional) Sumbar ini. (dtk)

SANCAnews – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebut Presiden Joko Widodo menjadi salah satu dalang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya sikap Jokowi dalam isu pemberantasan korupsi hanya tertuang di dokumen politik tanpa ada realisasi yang konkret.

Hingga saat ini Jokowi dinilai belum menentukan sikapnya untuk menyelamatkan 57 pegawai KPK yang akan dipecat secara resmi pada Kamis (30/9/2021) besok. Meskipun belakangan diketahui orang nomor satu di Indonesia ini memberikan restu kepada Kapolri Listyo Sigit untuk merekrut para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menjadi ASN di lingkungan Polri.

Penyematan sebagai dalang pelemahan KPK diberikan, menyusul sikap Jokowi yang tidak pernah tegas menyelesaikan persoalan yang menggoroti lembaga anti korupsi. Mulai dari pelantikan Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai sangat buruk hingga Revisi Undang-Undang KPK yang direstui Jokowi.

"Bayangkan saja, berbagai pelanggaran etik, turunnya performa penindakan, dan merosotnya citra KPK di tengah masyarakat mestinya disikapi dengan menghasilkan kebijakan yang mendukung eksistensi KPK. Namun, yang terlihat saat ini Presiden justru menjadi salah satu dalang di balik melemahnya lembaga antirasuah tersebut," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (29/9/2021).

Kemudian terkait sikap Jokowi yang hanya menuangkan penguatan KPK dalam dokumen politik, sebab dinilai saat gonjang-ganjing TWK yang berujung pada pemecatan 57 pegawai lembaga antikorupsi, presiden dinilai tidak pernah mendengarkan aspirasi publik.

Meskipun diketahui, Jokowi sempat menyatakan, proses alih status pegawai KPK melalui TWK menjadi ASN, tidak boleh merugikan para karyawan, namun belakangan pimpinan lembaga antikorupsi tetap mendepak 57 pegawainya.

Padahal saat persoalan itu mencuat dalam empat bulan terakhir, banyak pihak yang mengingatkan presiden, mulai dari Guru Besar berbagai universitas, aktivis antikorupsi, hingga koalasi masyarakat sipil.

"Ini sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap keberpihakan Presiden dalam isu pemberantasan korupsi yang seringkali hanya dituangkan dalam dokumen politik tanpa adanya realisasi konkret," tegas Kurnia.

Untuk diketahui Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, mulai dari ICW, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, dan berbagai lembaga lainnya. (suara)

SANCAnews – Ucapan rasa syukur dihaturkan atas peresmian patung Proklamator RI Soekarno di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Diharapkan, patung Bung Karno dapat memberikan keberkahan serta dampak positif bagi kemajuan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Demikian disampaikan Komisaris Utama PT KAI Prof Said Aqil Siroj saat memberikan sambutan dalam acara peresmian patung Bung Karno di Kota Semarang, Rabu sore (29/9).

"Patung It Soekarno ini insyaallah dapat memberikan dampak positif serta nilai tambah barokah serta pembangunan kontribusi positif kota tua sebagai kebanggaan pariwisata kota Semarang," ucap Said Aqil.

Said Aqil menuturkan, berdirinya patung Bung Karno ini tidak dapat dipisahkan dari inisiasi dan pesan dari pendahulu PT KAI. Dalam hal ini peran Direktur Utama PT KAI Periode 2014-2020 Edi Soekmoro beserta Pemda kota Semarang.

Ia berharap, dengan diresmikannya patung Bung Karno oleh puterinya yang juga adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat menambah ikon kota Semarang yang lebih estetis dan penuh keberkahan.

"Sebagai bukti bahwa PT KAI dengan jargonnya peduli dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat pengguna kereta api, melayani lebih cepat dan lebih baik," kata Ketua Umum PBNU ini.

"Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita mampu berjalan sesuai dengan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat dan oleh bangsa ini sehingga dapat ridho Allah selama hidup kita ini," demikian Said Aqil.

Turut hadir secara virtual dalam acara peresmian patung Bung Karno di kota Semarang tersebut antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, jajaran pengurus PDI Perjuangan, serta jajaran PT KAI dan warga Semarang yang menyaksikan langsung peresmian patung Bung Besar kebanggaan Indonesia itu. (rmol)

SANCAnews – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengucapkan banyak terima kasih kepada PT KAI yang telah membangun patung Bung Karno setinggi 17 meter di Polder Stasiun Semarang Tawang.

Sebagai salah satu putri Bung Karno, Megawati pun mengaku senang karena kini ada banyak patung Bung Karno yang dibuat di berbagai daerah.

“Alhamdulillah patung presiden pertama, Proklamator, pahlawan bangsa yang bernama Dr. Ir. Sukarno mulai banyak dibuatkan patung-patung,” kata Megawati dalam sambutannya secara virtual, Rabu, 29 September 2021, dikutip dari Kumparan.

Ia kemudian menceritakan sejumlah patung Bung Karno yang sudah ia resmikan selama hidupnya.

Pertama adalah patung Bung Karno yang berlokasi di Akademi Militer Magelang pada 7 Februari 2020 lalu.

“Saya waktu itu sampai terharu sekali karena saya tidak menyangka, karena saya dulu berpikir Bung Karno pada masa Orde Baru praktis sepertinya sejarah itu dibelokkan dan hal-hal yang ada hubungannya dengan beliau itu tidak diceritakan secara benar,” ungkap Megawati.

Selanjutnya, Megawati juga pernah meresmikan patung Bung Karno di Lemhanas dan di Kementerian Pertahanan.

Dengan banyaknya patung Bung Karno yang didirikan, Megawati pun senang nama presiden pertama itu diingat kembali oleh masyarakat.

“Akhirnya nama beliau pun sekarang telah diingat kembali,” tuturnya.

“Bung Karno itu bukan hanya…. orang dulu banyak sering mengatakan tentu ibu membela bapaknya, karena ibu anaknya. Masa saya enggak membela orang tuanya?” ujar Megawati. (terkini)

SANCAnews – Perbincangan soal komunis menyusup ke TNI yang disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal purn Gatot Nurmantyo, jadi perhatian nasional. Ada sisi menarik dari alasan pembongkaran tiga patung jenderal penumpas PKI oleh Letjend Purn Azmyn Nasution, yakni demi ketenangan lahir batin. Malahan sejarawan minta Jenderal Dudung untuk kejar alasan ketenangan lahir batin.

Sejarawan JJ Rizal penasaran dengan apa maksud dari alasan Azmyn mantan Pangkostrad 2011-2012, meminta pembongkaran tiga patung yaitu Soeharto, AH Nasution dan Sarwo Edhi Wibowo.

Apa maksud ketenangan lahir batin di bongkar patung penumpas PKI 

JJ Rizal menyampaikan alasan keyakinan agama dan ketenangan lahir batin yang disampaikan Letjen purn Azmyn untuk bongkar tiga patung tersebut patut didalami. Apakah ini menandakan ada perspektif baru di kalangan perwira TNI AD atas tragedi 1965 atau tanda lainnya.

“Menenangkan lahir batin ini menarik, apakah ada kekeliruan diorama, atau apa ada penggambaran yang tidak tepat dari peristiwa tersebut. Kalau benar artinya ada perkembangan progresif (dari TNI) soal peristiwa 1965,” jelas Rizal dalam wawancara tvOne, Rabu 29 September 2021.

Menurut JJ Rizal, diorama itu adalah bagian kecil alat propaganda Orde Baru yang diwakili oleh tiga petinggi TNI AD yaitu Soeharto, AH Nasution dan Sarwo Edhi Wibowo. Rizal bahkan mengatakan tiga orang itu adalah pendiri Orde Baru.

Rizal mengatakan akan lebih bagus kalau Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman mendalami betul maksud dan alasan ketenangan lahir batin yang disampaikan seniornya tersebut.

“Jadi pak Dudung bagus kalau mendalami dan mengadopsi sejarawan soal narasi baru tentang peristiwa 65, apakah alasan ketenangan lahir batin, dapatkan jawabannya. Jadi bukan berhenti pada soal dibongkar saja,” jelasnya.

JJ Rizal berharap Pangkostrad Dudung bisa memimpin penyelidikan soal alasan ketenanan lahir batin pembongkaran patung diorama ini.

“Tapi juga berusaha hasilkan perspektif baru di tentara (soal peristiwa 65). Kalau ya ini sebuah peristiwa besar dan penting,” kata Rizal.

Alasan agama 

Sebelumnya menjawab tudingan narasi komunis menyusup ke TNI, Kostrad mengklarifikasinya. Pembongkaran tiga patung itu adalah permintaan dari mantan Pangkostrad Letjen Purn Azmyn Nasution.

Kepala Penerangan Kostrad, Kolonel Inf Haryantana mengatakan pada akhir Agustus lalu, Azmyn Nasution bersilaturahmi ke Pangkostrad Letjen Dudung, untuk minta izin pembongkaran tiga patung.

Dalam silaturahmi tersebut, kata Haryantana, Azmyn Yusri meminta patung tersebut dibongkar demi ketenangannya. Azmyn menyampaikan juga, pembongkaran itu karena alasan keyakinan agama yang diyakini Azmyn.

“Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution meminta untuk patung-patung yang telah dibuatnya untuk dibongkar demi ketenangan lahir dan batin, sehingga pihak Kostrad mempersilakan,” katanya. (hops)

SANCAnews – Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka ternyata tidak sendirian dalam membagikan beras berstiker foto dirinya. Dia juga sempat mendistribusikan beras itu melalui PDIP.

Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa membenarkan jika Gibran pernah meminta bantuan pengurus partai untuk membagikan kepada kader. Pembagian dilakukan sekitar bulan Juli yang lalu.

"Dulu pernah minta tolong ke saya agar dibantu distribusi ke teman-teman PDIP. Saya bilang (ke Gibran), "Langsung saja Pak Wali'. Lalu dibagikan di tiap kecamatan (PAC PDIP), DPC juga diberi," kata Teguh saat dihubungi detikcom, Rabu (29/9/2021).

"Itu pembagian sekitar bulan Juli, waktu COVID sedang tinggi-tingginya. Banyak yang dilockdown, dagangan sepi," ujar Teguh yang kini menjabat Wakil Wali Kota Solo.

Teguh menegaskan beras tersebut murni dari inisiatif Gibran sendiri. Setelah kasus Corona mereda, Gibran kembali melakukan aktivitas pembagian beras sendiri.

"Itu kan memang dari Mas Gibran sendiri. Sekarang juga Mas Gibran sendiri yang membagikan," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku sengaja membawa beras-beras berstiker fotonya di mobil setiap hari. Beras dibagikan untuk warga yang membutuhkan.

"Itu beras yang di mobil saya. Setiap pulang kerja membagi dulu, ke kampung-kampung, untuk warga yang membutuhkan," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (28/9).

"Kalau lihat tukang becak, berhenti saya bagikan," imbuhnya.

Bahkan sudah menjadi pemandangan biasa jika melihat mobil dinasnya berubah seperti mobil pengangkut beras. Sampai-sampai tempat duduk di belakang hanya bisa digunakan untuk satu orang karena penuh dengan beras.

Selain beras, Gibran juga membawa beberapa barang wajib lainnya. Ada buku tulis, bolpoin, masker dan terkadang susu yang biasa dibagikan untuk anak-anak. (*)

SANCAnews – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penjelasan dari Presiden Joko Widodo terkait 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk diangkat menjadi ASN Polri. Komnas HAM mempertanyakan, apakah ide dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah mendapat restu dari Jokowi itu, merupakan bagian dari rekomendasi setelah pihaknya menemukan 11 pelanggaran TWK.

"Ide yang  ditawarkan oleh Kapolri jika dipahami secara mendalam dapat diartikan sebagai sikap presiden. Oleh karenanya, penting bagi Komnas HAM untuk mendapatkan penjelasan dari presiden secara langsung. Apakah ini merupakan bagian dari temuan dan remondasi Komnas HAM?" kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Jelasnya, jika ide itu benar berdasarkan bagian rekomendasi Komnas HAM, Anam mengingatkan Jokowi,  bahwa dalam proses pemecatan 56 pegawai KPK terdapat pelanggaran HAM.

"Jika ini bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM. Apakah pelaksanaan sebagian atau seluruhnya.

Penting kami ingatkan, memang salah satunya pemulihan menjadi ASN berdasarkan perintah Undang Undang terkait  alih status. Artinya sistem umum bagi ASN yang melamar tidak  boleh diterapkan. Selain itu, temuan faktual komnas menyatakan pelaksanaan dari pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) melanggar HAM, salah satunya lahir karena proses melanggar hukum, terselubung dan ada yg ilegal," papar Anam.

Karenanya,  atas temuan pelanggaran HAM itu, harus tetap dijadikan acuan oleh Jokowi dalam mengambil sikap.

"Kondisi ini harus tetap dijadikan kontek dalam dasar kebijakan  presiden. Presiden juga pernah membuat arahan yg intinya tidak boleh merugikan pegawai KPK, arahan ini pula menjadi salah satu dasar rekomendasi, disamping putusan MK," ujar Anam.

"Dari beberapa hal diatas rekomendasi kami, tetap kami jadikan rujukan utama. Dan kami berharap mendapat penjelasan langsung presiden terkiat subtansi penjelasan Kapolri," imbuhnya.

Tarik 56 Pegawai KPK jadi ASN Polri 

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit membeberkan alasan dirinya meminta izin kepada Presiden Jokowi  untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi  ASN Polri.

Alasan Listyo mengajukan permohonan itu lantaran mereka memiliki pengalaman di bidang tindak pidana korupsi (Tipikor).

Listyo berharap dengan bergabungnya 56 pegawai KPK, nantinya dapat memperkuat Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

"Karena kita melihat terkait dengan rekam jejak dan tentunya pengalaman tipikor tentunya itu sangat bermanfaat untuk memperkuat jajaran organisasi yang saat ini kita kembangkan untuk memperkuat organisasi Polri," kata Listyo kepada wartawan, Selasa (28/9/2021).

Listyo sebelumnya meinta izin kepada Presiden Jokowi untuk merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri. Permohonan Listyo itu pun telah disetujui oleh Jokowi.

"Kemarin tanggal 27 September kami mendapatkan surat jawaban dari Pak Presiden melalui Mensesneg secara tertulis. Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," ungkap Listyo.

Kekinian, kata Listyo, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Koordinasi dilakukan untuk memproses perekrutan ke 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri. (suara)

SANCAnews – Aktivis yang juga mantan Sekretaris BUMN, Said Didu menyebut ada tiga pelanggaran yang mungkin terjadi dalam kasus hilangnya diorama tokoh penumpas G30S PKI di Museum Kostrad, Jakarta Pusat.

Pihak Kostrad mengklaim pembongkaran diorama itu atas permintaan mantan Pangkostrad Letjen TNI (purn) Azmyn Yusri Nasution selaku penggagas patung tersebut.

Menurut Said Didu, ada tiga potensi pelanggaran yang terjadi. Yakni, pidana penghilangan aset negara. Pidana kelalaian menjaga aset negara, dan pelanggaran tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

"Kita tidak tahu patung ini aset dari mana? Kalau dari APBN pasti aset negara, kalau dia hilangkan itu pasti pidana," kata Said Didu dalam dialog Catatan Demokrasi tvOne dikutip VIVA, Rabu, 29 September 2021.

Termasuk jika diorama itu dibuat dari uang sumbangan atas nama institusi, maka judulnya tetap aset negara. Begitu juga ketika diorama itu dari uang pribadi Letjen (purn) AY Nasution dan telah dicatat sebagai aset museum, maka itu adalah aset negara.

"Jadi menurut saya ini harus dicari, Letjen AY Nasution harus menjelaskan uangnya dari mana? Kalau aset negara, maka Letjen AY Nasution tercantum pidana penghilangan aset negara," ujarnya. Sekali pun Letjen AY Nasution yang menggagas diorama tersebut. Karena ide gagasan itu dalam kapasitas dia sebagai pejabat negara (Pangkostrad saat itu) bukan pribadi.

Kemudian, lanjut Said Didu, Pangkostrad saat ini Letjen TNI Dudung Abdurachman juga bisa dipidana karena dinilai lalai terhadap aset negara. Letjen Dudung dinilai membiarkan atau mengizinkan diorama G30S PKI di Mako Kostrad dibongkar atas permintaan purnawirawan.

"Dia (Letjen Dudung) harus melindungi, tidak boleh (membongkar), apalagi mengizinkan, kalau terbukti benar aset negara, Pangkostrad kena (pidana), kenapa Anda izinkan orang mengambil aset negara," ujar Said Didu

Terakhir, pembongkaran diorama G30S PKI di Mako Kostrad itu dinilai Said Didu, melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Mantan birokrat itu membayangkan keruwetan yang terjadi jika keputusan pribadi seorang pensiunan bisa menjadi keputusan lembaga negara.

"Bayangkan pendapat pribadi pensiunan Pangkostrad dijadikan keputusan untuk menghapuskan sesuatu. Bahwa ada pertentangan sejarahnya boleh saja, tapi menghapuskan itu harus keputusan institusi, minimal tingkat Angkatan Darat, kalau Museum Nasional ada di Kemendikbud, bukan pendapat Pangkostrad pribadi," ungkap Said Didu

"Sangat bahaya kalau tafsiran pribadi jadi keputusan lembaga pemerintah," imbuhnya

Anggota Komisi I DPR Fadli Zon menambahkan ketentuan pengelolaan barang cagar budaya atau museum tercantum dalam UU Cagar Budaya. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Salah satu pasalnya mengatur bahwa barang yang ada di museum tidak bisa sembarangan diangkat atau dikeluarkan dari museum.

"Jadi barang yang sudah masuk museum itu end collection, itu tidak serta merta walaupun dia punya, dia hibahkan tidak bisa diambil lagi. Itu namanya museum. Beda sama galeri itu bisa diperjualbelikan, kalau museum barang yang sudah dihibahkan tidak bisa diambil," terang Fadli

Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo membuat kontroversi atas hilangnya diorama tokoh penumpasan Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat.

Tak main-main, Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut hilangnya diorama Mayjen Soeharto dan Kolonel Sarwo Edhie di Mako Kostrad sebagai indikasi penyusupan paham komunis di tubuh TNI.

Pihak Kostrad sendiri sudah memberikan klarifikasi atas raibnya diorama yang menampilkan adegan Mayjen Soeharto (saat itu Pangkostrad) sedang memberikan perintah kepada Komandan Resimen RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo terkait penumpasan G30S PKI.

Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Haryantana dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, menyatakan Kostrad tidak pernah membongkar atau menghilangkan patung sejarah (penumpasan G30S/PKI) Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

"Tapi, pembongkaran patung-patung tersebut murni permintaan Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution sebagai pembuat ide dan untuk ketenangan lahir dan batin," kata Haryantana. (*)