SANCAnews – Puluhan baliho tokoh politik
nasional marak terpasang di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ternyata
baliho tersebut tidak ada yang berizin.
"Belum, belum ada yang izin masuk ke saya. Prosedurnya,
vendor harusnya mengajukan perizinan ke DPMPTSP," ungkap Kepala Dinas
Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Klaten, Agus
Suprapto, kepada detikcom, Senin (23/8/2021).
Agus mengatakan setelah mengajukan izin, pihak dinas akan
berkoordinasi dengan instansi lain mengecek. Ada DPU PR, Satpol-PP dan lainnya.
"Setelah itu DPMPTSP akan cek lokasi bersama tim. Ada DPU PR, Dinas
Perwaskim, BPKD, Satpol-PP dan lainnya," lanjut Agus.
Agus mengaku hingga saat ini pihaknya belum melakukan
pendataan berapa jumlah baliho politik tersebut. "Pendataan kewenangan di
BPKD. Meskipun pasangnya di pihak ketiga tetapi idealnya tetap mengurus
perijinan sebab baliho itu sebuah informasi," sebut Agus.
Menurut Agus, baliho sebagai sebuah informasi publik
seharusnya pemasangan dan penanggung jawabnya harus jelas. Meskipun dari sisi
pajak dan retribusi sudah bayar ke BPKD namun izin tetap harus disampaikan ke
dinas.
"Dari sisi pendapatan, pajak dan retribusi itu ke BPKD
tapi sampai sekarang izinnya belum ada. Kalau yang namanya reklame itu kan foto
bagaimana, tulisannya apa harus jelas, " lanjut Agus.
Agus mencontohkan saat Pilkada, Pileg dan Pilpres pemasangan
baliho tokoh juga ada yang izin. "Saat Pilkada, Pileg dan Pilpres ada yang
izin meskipun minoritas. Idealnya ya izin," kata Agus.
Ditanya soal sanksi, ujar Agus, soal izin bukan kewenangan
DPMPTSP tetapi di Satpol PP karena terkait dengan penegakan Perda.
Ditemui terpisah, Kasatpol PP Pemkab Klaten Joko Hendrawan
mengatakan Satpol PP belum mengecek baliho politik itu mengantongi izin atau
tidak. Tapi jika memang tidak mengantongi izin, baliho tersebut bisa diturunkan
untuk ditertibkan.
"Coba nanti kita cek ke KPT (DPMPTSP sekarang). Kalau tidak (berizin) ya bisa kita turunkan," kata Joko kepada detikcom di kantornya.
Puluhan baliho bergambar elite politik saat ini bertebaran di
berbagai pelosok Kabupaten Klaten. Baliho yang disebut-sebut berkaitan dengan
kontestasi Pilpres 2024 tersebut bergambar sejumlah elit politik di antaranya
Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono dan Muhaimin
Iskandar. []