SANCAnews – Kebijakan pemerintah yang kembali
memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disoal Partai
Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai
perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukkan bahwa
pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi yang jelas dan terukur
atau akuntabel.
Tanpa indikator keberhasilan itu, maka buka-tutup atau
gonta-ganti nama istilah PPKM dapat dipersepsikan masyarakat hanya alat
pemerintah untuk meredam gejolak dalam masyarakat.
“Yang mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19," ujar
Mulyanto kepada wartawan, Jumat (20/8).
Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan, seharusnya
pemerintah menjelaskan apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan setiap
PPKM.
Misalnya jumlah target kasus tambahan positif harian, jumlah
target positive rate (prosentase kasus positif dari total testing) harian,
hingga target penurunan jumlah kematian karena Covid-19 per hari, "Semua
itu kan bisa dihitung dan diperkirakan," tegasnya.
Dengan indikator yang jelas ini, menurut Mulyanto, rakyat
dapat menilai apakah pemerintah benar-benar bekerja on the track untuk mencapai
target-target itu dalam penanggulangan pandemi Covid-19 atau tidak.
Jangan kemudian rakyat dikenakan berbagai pembatasan, namun
pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan Covid-19.
Mulyanto juga menyoal pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada
16 Agustus lalu yang tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan
pandemi yang mendasari RAPBN tahun 2022.
Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target
capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.
"Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target
penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh," cetus Mulyanto.
Mulyanto melihat selama ini pemerintah hanya sibuk memberikan
berbagai batasan kepada masyarakat, tanpa menjelaskan apa target yang ingin
diwujudkan. Padahal, visi pemerintah yang jelas soal ini menjadi pedoman
masyarakat, yang sekaligus dapat meningkatkan kesabaran dan partisipasi mereka.
Masyarakat membutuhkan visi penanggulangan Covid-19 Pemerintah.
Atas dasar itu, Mulyanto meminta pemerintah membuat peta
jalan penanggulangan Covid-19. Dengan peta jalan ini semua pihak dapat
memperkirakan kapan Covid-19 bisa dituntaskan dan bersemangat untuk
berkontribusi.
"Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya," pungkasnya. (rmol)