SANCAnews – Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPD RI dan DPR RI, Senin (16/8) masih sumir
dan belum menukik pada inti persoalan struktural ekonomi yang menjadi janjinya.
Rektor Intitut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan (AD),
Mukhaer Pakkanna mencatat bahwa Presiden Jokowi bermaksud menggeser struktur
ekonomi yang selama ini selalu ditopang sektor konsumsi, menjadi sektor
investasi terutama investasi asing.
“Di sini terlihat kebijakan liberalisasi ekonomi menjadi
prime mover ekonomi pemerintah. Makanya UU Cipta Kerja dan segala regulasi
turunannya harus terus digas dan dikebut di lapangan. Karena sektor itu yang
menjadi harapan di tengah pandemi,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL,
Senin (16/8).
Padahal, sambung Mukhaer Pakkanna, menguatkan struktur
ekonomi bukan semata bertumpu pada sektor investasi.
Dia mengingatkan bahwa investasi sesunguhnya bermata ganas.
Di satu sisi bisa membantu pemerintah, tapi di sisi lain juga sekaligus
mengkolonialisasi bangsa.
“Sejatinya, investasi asing itu dalam jangka panjang memantik
tingkat repatriasi dana yang keluar negeri jauh lebih besar. Terjadi the cost
of colonialsm,” tekannya.
Jika Presiden Jokowi ingin membangun struktur ekonomi seperti
yang diucapkan dalam pidato tahunan itu, maka Mukhaer Pakkanna menyarankan agar
pondasi kekuatan ekonomi domestik berbasis ekonomi rakyat yang diutamakan.
Bagaimana mungkin membangun kekuatan ekonomi lokal, jika
keran laju importasi dibuka lebar-lebar. Produk pangan, pertanian, produk
industri usaha mikro kecil, dan lain sebainya semakin tergusur tanpa pemihakan
yang berarti.
Mukhaer Pakkanna mengingatkan bahwa dalih bisnis berbasis
ekonomi digital justru membuat produk lokal milik rakyat kalah bersaing dalam
ekosistem platform e-commerce. Usaha rakyat kurang mendapatkan advokasi dan
proteksi.
“Dibiarkan liar tanpa pembelaan. Kalaupun dibela, kebanyakan
kebijakan kosmetik,” tegasnya.
Atas alasan itu, tidak aneh jika kemudian platform e-commerce
mendapatkan surga di masa pandemi, sementara ekonomi rakyat terutama produk
rakyat kurang terangkut dalam ekosistem itu.
“Kalaupun meningkat, akelerasinya tertatih-tatih dibanding
produk asing yang ada dlm ekosistem platform itu. Kadang kita tidak adil
memandang dan memperlakukan produksi usaha mikro kecil di pasar,” tutupnya. []