SANCAnews – Dari sisi etika publik gerakan
promosi politik Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani berupa baliho di
berbagai titik tidak dapat dijadikan teladan.
Demikian kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion
(IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL,
Minggu (1/8).
Kata Dedi, Indonesia sudah lebih dari dari 16 bulan
menghadapi pandemi virus corona baru (Covid-19). Imbasnya, saat ini banyak
masyarakat yang mengalami kesusahan karena tidak dapat menjalankan aktivitas
ekonominya.
Secara politik, Dedi berpandangan apa yang dilakukan Puan
adalah sah karena sedang membidik kursi di Pilpres 2024 mendatang.
"Dari sisi etika publik jelas sangat mengganggu terlebih
negara dalam konsisi krisis kemanusiaan imbas pandemi. Puan jelas tidak dapat
dijadikan teladan," demikian kata Dedi.
Jika benar ingin dikenang oleh publik, Dedi menyarankan Putri
Megawati itu menggunakan kecukupan logistik politiknya untuk mengalokasikan
anggarannya untuk membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19.
Apalagi, kata Dedi, sebagai putri mahkota PDI Perjuangan, ia
bisa mengakses struktur partai hingga ke desa-desa.
"Itu jauh lebih diingat publik dibanding hanya dengan
foto yang terpasang di jalanan. Jauh lebih berdampak jika Puan alokasikan
anggaran untuk mengatasi pandemi," demikian saran Dedi.
Dalam beberapa bulan terakhir bertebaran baliho Ketua DPR RI
di berbagai titik di Indonesia. Baliho yang dipasang dengan berbagai ukuran
besar.
Baliho Puan dengan tulisan Kepak Sayang Kebhinekaan misalnya,
juga terpasang di atas jalan protokol kabupaten/kota.
Gambar perempuan yang digadang akan menjadi calon presiden di
tahun 2024 mendatang itu, massif terpasang di basis PDIP di provinsi Jawa Timur
dan Jawa Tengah.
Bahkan sempat terjadi aksi vandalisme terhadap baliho Puan di
Surabaya dan Kota Blitar, Jawa Timur. []