SANCAnews – Tim Koalisi Warga LaporCovid-19
menilai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia salah kaprah karena terlalu
banyak diserahkan kepada militer atau TNI dan Polri.
Anggota Tim Advokasi Laporan Warga LaporCovid-19 Firdaus
Ferdiansyah mengatakan pemerintah justru melihat krisis sebagai persoalan
keamanan dan ketertiban, bukan masalah kesehatan masyarakat.
"Menurut pemerintah perlu dikerahkan pasukan bersenjata
TNI-Polri namun bukan untuk berperang, tapi untuk mengamankan kepentingan elite
penguasa dan ekonomi nasional, situasi ini akhirnya ikut melegitimasi pelibatan
militer yang berpotensi represif dalam upaya penanganan di masyarakat,"
kata Firdaus dalam diskusi virtual, Rabu (18/8/2021).
Jika dilihat dari struktur organisasi penanganan pandemi,
terlihat bahwa terlalu banyak nama-nama pejabat TNI-Polri yang turut menangani
pandemi.
"Pada Keppres 9/2020 itu militer masih menjadi pemegang
kendali dalam penanganan pandemi," ucapnya.
Firdaus menyebut pada kenyataannya kinerja TNI-Polri dalam
penanganan pandemi seperti petugas tracer dan penegak prokes yang tidak
efektif.
"Karena kalau kita lihat per April saja LaporCovid-19
menerima 1.096 laporan ketidakpatuhan prokes meskipun sudah ada pengerahan
TNI-Polri," jelasnya.
TNI-Polri juga kerap memberikan sanksi fisik mulai dari push-up
hingga pemukulan kepada pelanggar protokol kesehatan.
"Beberapa waktu yang lalu kami mendengar ada warga yang
menyuarakan pendapat mengenai omnibus law lalu dibubarkan secara paksa, lalu
mereka diarahkan berkumpul di suatu tempat, disuruh buka baju, duduk
berdekatan, ini kan suatu hal yang bertentangan dengan tugasnya soal penegak
prokes," tutur Firdaus.
Selain itu, distribusi vaksin Covid-19 juga dianggap terlalu banyak diserahkan ke sentra vaksinasi milik TNI-Polri sementara fasilitas kesehatan banyak kehabisan stok vaksin. (suara)