SANCAnews – Pidato kenegaraan Presiden Joko
Widodo dalam sidang tahunan MPR RI pada Senin (16/8) kemarin dikritik Partai
Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab dalam lembaran teks pidato presiden, tak ada
satu pun permintaan maaf kepala negara atas banyaknya korban jiwa Covid-19.
"Seharusnya dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi
meminta maaf dan turut berduka cita mewakili pemerintah dan negara atas
wafatnya hampir 120 ribu rakyat akibat pandemi Covid-19 ini," kata Ketua
DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Mardani menilai, penanganan pandemi Covid 19 yang sudah berjalan
1,5 tahun belakangan belum efektif. Salah satu penyebabnya ialah krisis
komunikasi yang harus segera dibenahi oleh Jokowi.
“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik dalam
penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dengan menunjuk jurubicara utama
sebagai modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat,” ujar Mardani.
Selain soal komunikasi, Mardani juga menyebutkan pelayanan
kesehatan harus diperkuat sebagai upaya penanganan krisis pandemi ini. Sebab
ketidaksiapan sistem layanan kesehatan telah berdampak buruk bagi penanganan
Covid-19, salah satunya krisis tenaga kesehatan.
“Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali memperkuat
pelayanan kesehatan dan menggenjot pelaksanaan vaksinasi,” jelas Mardani.
Di samping pelayanan kesehatan yang perlu diperkuat,
kesejahteraan para tenaga kesehatan juga harus diperhatikan oleh pemerintah.
Sebagai garda terdepan dan faktor pendukung pelayanan kesehatan yang efektif,
sudah selayaknya nakes mendapatkan insentif.
“Jangan sampai ada tunggakan-tunggakan klaim dana penanganan
Covid-19 yang belum ditunaikan, supaya operasional dan pelayanan rumah sakit
tetap optimal dan demi kesejahteraan nakes yang telah berjuang,” tandasnya.
(rmol)