SANCAnews – PB HMI pimpinan Abdul Muis
Amiruddin bakal menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka
akan mulai berdemonstrasi selepas tengah hari.
"Besok jadi aksi, lokasi dipusatkan di Istana,"
kata Pejabat (Pj) Ketua Umum PB HMI Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Kamis
(5/8/2021).
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda PB HMI
pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika, menambahkan keterangan.
Demonstrasi di Istana Negara akan dimulai dengan konvoi dari Sekretariat PB
HMI, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan.
"Unjuk rasa kita start dari jam 13.30 WIB menuju Istana
Merdeka dengan konvoi. Total peserta aksi belum bisa kami pastikan, baru akan
dikalkulasi di lapangan," kata Hilman.
Untuk demonstrasi HMI di luar Jakarta, dia menyatakan aksi
bakal digelar di daerah masing-masing, tidak perlu datang ke Jakarta.
Sebagaimana diketahui, rencana demonstrasi di masa PPKM Level
4 ini disorot publik lewat viralnya surat Instruksi PB HMI Nomor
144/A/Sek/12/1442. Instruksi itu dibantah oleh HMI kubu Ketua Umum Raihan
Ariatama.
Dalam surat instruksi tersebut, HMI kubu Muis menyatakan
bahwa jelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin yang disambut krisis
akibat COVID-19, pemerintahan Jokowi telah gagal dalam pemenuhan hak-hak warga
Indonesia.
Mereka menyerukan aksi #AgustusMerdeka, isinya adalah kajian
persoalan bangsa akibat kegagalan Jokowi-Ma'ruf, serta melakukan unjuk rasa
serentak tanggal 6, 13, dan puncaknya pada 16 Agustus 2021. Belakangan, ada
pula tagar #JokowiGameOver selain #AgustusMerdeka.
Soal demonstrasi, Muis sendiri sudah berjanji HMI akan
menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19. "Tentu yang pertama tetap
menaati protokol kesehatan," kata Muis, Rabu (4/8) kemarin.
Apa yang mereka kritik?
Dalam pernyataan sikap tertanggal 2 Agustus 2021, HMI kubu
Muis ini menyatakan kritik terhadap pelbagai urusan pemerintahan.
Pertama, kritik mereka ditujukan untuk penanganan COVID-19.
Mereka menilai anggaran penanganan COVID-19 tidak transparan, kebijakan membuat
rakyat panik, dan HMI menilai sertifikat vaksin akan membuat diskriminasi.
Kedua, HMI menilai terjadi pengkerdilan ruang sipil dan
ancaman terhadap kebebasan akademik.
Mereka mengkritik PP Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, pembentukan polisi siber,
kritik terhadap ancaman kebebasan akademik yang dialami BEM UI setelah
melancarkan pernyataan 'Jokowi The King of Lip Service', hingga kritik terhadap
penangkapan kader HMI di Ambon.
Ketiga, HMI mempertanyakan semangat antikorupsi Jokowi.
Mereka mengkritik pelemahan KPK, berkurangnya performa KPK dalam OTT, hingga
gagalnya penangkapan Harun Masiku.
Keempat, mereka mengkritik pula UU Cipta Kerja. Menurut
mereka UU Cipta Kerja bukan obat mujarab problem investasi, obat mujarabnya
adalah perbaikan terhadap korupsi, birokrasi, pemerintahan, dan infrastruktur
yang tidak memadai. Mereka juga menyoroti hak-hak pekerja outsourcing.
Kelima, HMI mengkritik pelanggaran HAM dan rasisme, hingga
kekerasan terhadap jurnalis. Mereka juga menuntut penyelesaian kasus
pelanggaran HAM masa lalu yang belum dilaksanakan Jokowi. HMI juga mengkritik
rasisme dan kekerasan terhadap orang asli Papua (OAP).
"Maka dari itu, Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa
Islam (PB HMI) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH
Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal dalam berbagai hal terutama
poin-poin yang telah kami maksudkan diatas," kata HMI pimpinan Muis dalam
pernyataan sikapnya.
HMI Muis ini mendorong pemerintah untuk lebih bersimpati
terhadap penderitaan rakyat saat pandemi COVID-19, mendorong pemerintah
memperbaiki sistem penanganan COVID-19, dan meminta pemerintah menjamin
kebebasan mengemukakan pendapat. Korupsi harus dimusnahkan. (detik)