SANCAnews – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Profesor Emil Salim blak-blakan mengkritik keinginan pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan
Timur.
Hal tersebut diungkapkan Emil Salim saat memenuhi undangan
silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD
secara virtual, Kamis (26/8).
Dalam acara tersebut, turut hadir mantan Menteri Pertambangan
dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah
Toha, ekonom senior INDEF Faisal Basri, dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M.
Syarief.
"Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing
kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen (kementerian) kurang
paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas," jelas Emil Salim dikutip dari
siaran pers Kemenko Polhukam.
"Sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian
senjata, ibu kota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu
(anggaran) tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan
keuangan negara," sambungnya.
Sementara itu, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan
hukum di bidang ekonomi. Menurut dia, ekonomi akan survive kalau penegakan
hukumnya baik.
"Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban
membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari
industri makanan minuman, mereka sangat terganggu," ungkap Faisal Basri.
"Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula
rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional," lanjutnya.
Semua yang hadir dalam dialog tersebut menyampaikan pandangan
kemudian satu per satu direspons oleh Mahfud MD di akhir acara.
"Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau
masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah,"
tegas Mahfud MD.
"Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan
untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari
bapak-bapak sangat diperlukan," imbuh Mahfud MD. (genpi)