SANCAnews – Pelemahan demokrasi Indonesia di
era pemerintahan Joko Widodo seperti dalam laporan The Economist sejalan dengan
fakta yang terjadi di lapangan pemerintah bersikap intimidatif dan represif
terhadap ekspresi rakyat yang kritis.
"Rakyat memberikan kritik melalui mural saja malah
kemudian diburu," kata Jurubicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra
kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (21/8).
Belum lagi intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis kepada
pemerintah, berupa peretasan akun media sosial, doxing, maupun serangan buzzer
secara terorganisir juga masif terjadi di era Jokowi.
Makin miris, fakta tersebut diperparah dengan lemahnya
penegakan hukum. Sebut saja buronan kasus dugaan korupsi yang juga bekas
politisi PDIP, Harun Masiku hingga kini tak jelas keberadaannya.
"Rakyat memberikan kritik diburu, Harun Masiku masih
bebas bergentayangan," sesalnya.
Lebih lanjut, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini
berharap Presiden Jokowi segera mengevaluasi pemerintahannya. Sehingga,
demokrasi di Tanah Air segera membaik sepeda sediakala.
"Kita berharap Jokowi di sisa jabatannya benar-benar
memiliki komitmen melakukan koreksi total agar demokrasi Indonesia bisa kembali
membaik dan memiliki nama baik di dunia internasional," pungkasnya. []