SANCAnews – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi
PDIP Arteria Dahlan menyarankan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi
segera mengklarifikasi surat permintaan sumbangan untuk penerbitan buku. Saran
ini menurut Arteria untuk menghentikan polemik.
"Saya menghormati proses hukum yang berlangsung dengan
tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Saya menyarankan Pak Gubernur untuk segera mengklarifikasi,
termasuk juga mengklarifikasi di hadapan aparat penegak hukum, sehingga tidak
jadi polemik yang tidak berkesudahan," kata Arteria kepada wartawan, Sabtu
(21/8/2021).
Arteria menaruh rasa prihatin terhadap kondisi di Sumbar.
Sebab, belum lama soal surat sumbangan bertanda tangan Gubernur Sumbar, ada
polemik mobil dinas baru yang akhirnya diserahkan ke Satgas COVID-19.
"Saya kasihan dengan keadaan Sumbar, kemarin baru urusan
mobil, sekarang urusan surat," ujarnya.
Dari polemik surat sumbangan Gubernur Sumbar ini, Arteria
ingin pihak yang salah bertanggung jawab. Tuntasnya polemik ini diharapkan agar
roda pemerintahan di Sumbar dapat berjalan dengan normal.
"Saya berharap ini segera berhenti polemiknya ya, yang
salah harus dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga Pak Gubernur atau
pemerintahan yang ada di Sumbar bisa menjalankan pekerjaannya secara
efektif," imbuhnya.
Kemendagri-Polri Turun Tangan
Kemendagri sebelumnya bakal mengecek surat permintaan
sumbangan untuk penerbitan buku bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang
bikin heboh. Selaras dengan itu, Polri menyatakan Polda Sumbar akan menyelidiki
soal surat sumbangan Gubernur Sumbar Mahyeldi.
"Polda Sumbar yang akan menyelidiki kalau memang benar
peristiwa tersebut," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat
dimintai konfirmasi, Sabtu (21/8).
Surat itu berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku
profil 'Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan'. Polisi
kemudian mengungkapkan duit dari sumbangan itu masuk ke rekening pribadi, tanpa
menyebut siapa pemilik rekening itu.
"Uang dikirim ke rekening pribadi. Itu yang menimbulkan
kecurigaan, sehingga ada pihak yang melaporkan kepada kami. Lagi pula mereka
membawa surat berlogo Gubernur, tapi bukan ASN atau tenaga honorer di pemda.
Berbekal surat itulah mereka mendatangi para pengusaha, kampus, dan pihak-pihak
lainnya untuk mencari uang," kata Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol
Rico Fernanda kepada wartawan, Jumat (20/8).
Gubernur Sumbar Mahyeldi belum memberi penjelasan soal surat
itu. Dia mengelak dan memilih menjelaskan soal mobil dinas barunya yang telah
diserahkan ke Satgas COVID-19. DPP PKS sudah dihubungi namun belum ada yang
bersedia memberi keterangan. (dtk)