SANCAnews – Pemprov DKI Jakarta menemukan 99
ribu data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial COVID-19.
Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat ke Menteri
Sosial Tri Rismaharini meminta validasi data penerima bansos.
"Masih ada data double 99.450 KPM merupakan data double
dari Kemensos sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada
validasi data. Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk
meminta kepastian data by name by address," kata Kepala Dinas Sosial DKI
Jakarta Premi Lasari dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).
Premi menjelaskan, bantuan sosial yang disiapkan oleh Pemprov
DKI terdiri atas bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial nontunai
berbentuk beras. Total sasaran kedua bansos sebanyak 1.007.379 KPM dengan
sumber pendanaan dari APBD DKI.
Namun, dari jutaan KPM, sampai saat ini bansos baru
tersalurkan kepada 907 ribu KK karena adanya data ganda. Bansos mulai
disalurkan setelah Pemprov DKI mendapatkan kepastian data KPM dari Kemensos.
"Yang 99.450 KPM masih kita hold juga menunggu kepastian
data Kemensos," sebutnya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI telah menyalurkan bansos
nontunai berbentuk beras. Sama halnya dengan bansos tunai tahap 5 dan 6,
bantuan beras dari Pemprov DKI menyasar 1.007.379 KPM. Tiap KPM akan menerima
10 kg beras jenis premium. Kendati demikian, sebanyak 99.743 KK di antaranya
belum bisa diberikan karena permasalahan data.
Bansos beras disalurkan kepada 907.616 KK di 6 wilayah kota
dan kabupaten di Jakarta. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 50.526 KK, Jakarta
Utara sebanyak 181.367 KK, Jakarta Barat 73.948 KK, Jakarta Selatan sebanyak
142.029 KPM, Jakarta Timur sebanyak 457.250 KK, dan Kepulauan Seribu sebanyak
2.496 KK. (detik)