SANCAnews – Perpanjangan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan menjadi pintu masuk impeachment
presiden.
Begitu pandangan yang disampaikan pakar politik dan hukum
Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam yang menilai pemerintah saat ini
sedang melakukan kalkulasi, apakah perpanjang PPKM Darurat atau berakhir hari
ini, Selasa (20/7).
"Kegagalan pelaksanaan PPKM Darurat bisa membuka pintu
masuk impeachment presiden. Makanya, PPKM Darurat ini tentu masih dikalkulasi
serius oleh pemerintah, utamanya Presiden Jokowi," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (20/7).
Menurutnya selama PPKM Darurat indikasi menuju pemakzulan
mulai muncul. Rakyat kecil tampak sudah mulai melakukan perlawanan dan
mahasiswa mulai turun ke jalan, sementara kabinet terlihat tidak peka terhadap
kebutuhan rakyat.
Rakyat semakin geram lantaran bantuan terlambat
didistribusikan dan mereka selalu dihadapkan pada aparat yang cenderung
represif. Sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Maka untuk itu, PPKM ini akan menjadi bom waktu yang
cepat atau lambat memancing kegelisahan rakyat untuk bersatu menuntut presiden
turun dari jabatannya sebelum jabatan selesai," terang Saiful.
Belum adanya keputusan resmi tentang perpanjangan PPKM
Darurat, menurut Saiful tidak lepas dari kalkulasi Presiden Jokowi yang matang.
Pemerintah tentu tidak mau buru-buru dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan
yang diambil.
“Belum lagi saya menduga ada sengkuni-sengkuni di internal
Istana yang justru ingin melakukan dorongan untuk memperpanjang PPKM demi untuk
kepentingan pribadi dan golongan," kata Saiful. (rmol)