M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.
PPKM Darurat berakhir hari ini dan sampai saat ini belum ada keputusan apa-apa. Sebelumnya telah muncul rencana perpanjangan hingga akhir Juli atau lebih sebagaimana dikemukakan Menko PMK Muhajir dan Menkeu Sri Mulyani.
PPKM Darurat tidak menunjukkan hasil signifikan bahkan
pembatasan paksa pemerintah ini telah membawa penderitaan rakyat.
Mahasiswa di beberapa daerah mulai meneriakkan kata lawan
untuk perpanjangan PPKM. Agenda aksi mulai terlihat di media sosial.
Aksi perlawanan ini adalah akibat tertekannya rakyat
menghadapi pembatasan gerak. Sekat sana sekat sini, usaha kecil dilumpuhkan,
lapak diobrak-abrik, serta kebijakan ketat di daerah yang tak jelas
protokolnya.
Bagusnya beberapa pendukung Presiden telah ikut teriak pula
agar Jokowi tidak melakukan perpanjangan PPKM.
Denny Siregar dan Ade Armando di antaranya. Entah sebagai
proposal, kesadaran baru, atau karena ikut terobrak-abrik lapaknya akibat PPKM.
Nyatanya penderitaan itu kini terasa menyeluruh. Luhut sang
jagoan juga mencoba meminta maaf pada rakyat atas ketidakmampuan mengatasi
pandemi.
Jokowi kumat lagi penyakitnya dalam situasi darurat masih
sempat melakukan akting pencitraan blusukan malam-malam bagi-bagi obat dan
sembako.
Mengagetkan pula ternyata Jokowi terang-terangan mencanangkan
herd immunity. Pola penanganan dengan cara membiarkan masyarakat saling
menularkan demi imunitas.
Sungguh semakin kacau pola penanganan pandemi di bawah
komando "panglima tertinggi" Jokowi ini.
Semua coba-coba. PSBB, New Normal, PPKM Darurat, lalu apa
lagi?
Perpanjangan PPKM atau ciptakan istilah baru SDSB, PPKI,
PSSI, atau Warkop. Entahlah.
Usul saja nih bagaimana jika sekarang penanggulangan pandemi
kita coba dengan cara Jokowi turun. Negara tanpa Jokowi. Siapa tahu Coronavirus
ikut pergi dan lari tunggang langgang.
Herd immunity yang dicanangkan Jokowi sangat berbahaya.
Dilarang WHO yang menurut pejabat WHO Dr. Mike Ryan manusia bukan kumpulan
hewan ternak. Penularan tanpa kendali bisa terjadi untuk menciptakan tumbal
yang meninggal bergelimpangan.
Atau tumbal memang telah menjadi hal yang biasa sebagaimana
pembantaian enam laskar FPI, pembunuhan sembilan pedemo Mei 2019, dan tewasnya
700 petugas KPPS ?
Keadaan tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian. DPR,
DPD, dan MPR harus segera ambil tindakan dengan langkah-langkah politik yang
penting dan berguna. Jangan diam seribu bahasa di tengah penderitaan rakyat
yang semakin berat.
Situasi telah sangat darurat. Indonesia terancam oleh
kekuatan raksasa yang ingin segera menenggelamkan dan menghancurkan.
Jahatnya, para penghianat di lingkaran elit kekuasaan sedang
menari-nari mengikuti irama genjer-genjer. Bagai bersiap-siap untuk melakukan
pembunuhan masal rakyat secara perlahan-lahan.
PPKM Darurat bukan solusi tetapi hukuman mati. Karenanya
wajar jika berlaku ultimatum PPKM lanjut atau Jokowi turun. **