SANCAnews – Layanan vaksinasi gotong royong (VGR) berbayar
menuai kritik dari sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tidak
mempersoalkan vaksinasi COVID-19 berbayar, tetapi vaksinasi gratis mesti tetap
berjalan.
"Vaksin mandiri memang beberapa waktu lalu banyak pihak
yang minta supaya bisa ada vaksin mandiri. Contohnya pengusaha yang ingin
vaksin karyawan-karyawannya. Tetapi yang vaksin gratis tetap mesti jalan untuk
masyarakat yang sudah dialokasikan oleh pemerintah," kata Dasco di gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2021).
Dasco menjelaskan vaksinasi berbayar diperuntukkan bagi
mereka yang ingin memilih jenis vaksin. Menurutnya, layanan vaksinasi berbayar
itu diputuskan antara pemerintah dengan komisi kesehatan DPR, yakni Komisi IX.
"Ini kan bagi yang mau memilih vaksin, ini kan vaksinnya
ada macam-macam. Yang mau pilih vaksin ikut fasilitas vaksin mandiri dengan
vaksin yang dikehendaki. Tapi fasilitas vaksin gratis yang disiapkan pemerintah
terus berjalan dan gratis," terang Dasco.
"Waktu itu sudah diputuskan antara pemerintah dan Komisi
IX DPR bahwa program ini bisa dijalankan, program ini bisa dijalankan,"
imbuh Ketua Harian DPP Gerindra itu.
Seperti diketahui, pemerintah kini membuka vaksinasi gotong
royong berbayar. Vaksinasi berbayar ini bisa didapat di Klinik Kimia Farma.
Layanan vaksinasi COVID-19 berbayar ini diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes ) Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, yang
merupakan perubahan kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021. Permenkes ini
ditetapkan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.
Layanan VGR berbayar ini dikritik sejumlah pihak. Rencananya
layanan VGR berbayar ini mulai bisa didapatkan hari ini, namun ditunda. (detik)