SANCAnews – Jeritan rakyat akan hilang jika
pemerintahan Joko Widodo mau melakukan karantina wilayah atau lockdown dan
membiayai semua kebutuhan rakyat.
Begitu tanggapan pakar politik dan hukum Universitas Nasional
(Unas), Saiful Anam menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal rakyat menjerit
di saat kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Presiden Jokowi malah salahkan rakyat, kalau lockdown
berani tidak untuk biayai rakyat tidak? Kalau berani rakyat tentu akan menerima
kebijakan lockdown, tapi kalau PPKM Darurat rakyat tidak diberikan apapun,
tentu rakyat akan melawan," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL,
Jumat (30/7).
Karena menurut Saiful, dengan menyalahkan rakyat, maka publik
sadar bahwa Presiden tidak mengerti persoalan dan cenderung hanya menyalahkan
rakyat berkaitan dengan penerapan kebijakan PPKM Darurat maupun lockdown.
"Saya kira rezim sedang ingin cuci tangan atas kegagalan
penanganan Covid-19, lalu menyalahkan rakyat atas pilihan kebijakan PPKM maupun
lockdown," kata Saiful.
Kalau pemerintah berani memenuhi kebutuhan sandang dan pangan
rakyat termasuk hewan ternak kata Saiful, rakyat tentu akan mengikuti arahan
pemerintah.
"Tapi kalau rakyat dilarang melakukan aktivitas tapi
tidak dipenuhi segala kebutuhannya, sudah bagus presiden tidak diturunkan oleh
rakyatnya," pungkas Saiful.
Presiden Joko Widodo mengaku telah mendengar aspirasi
masyarakat kecil yang menjerit agar PPKM Darurat dibuka.
Atas dasar itu, pemerintah tidak memberlakukan lockdown
karena dinilai akan menutup total seluruh sektor yang justru semakin
memberatkan rakyat.
“PPKM Darurat itu kan semi lockdown. Itu masih semi saja,
saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk
dibuka,” ucap Jokowi dalam acara pemberian bantuan presiden produktif usaha
mikro di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7).
Presiden dua periode ini menambahkan pemerintah dengan
terpaksa menerapkan PPKM Darurat untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. []