SANCAnews – Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu
Riono, memprediksi pemerintah tak hanya akan menggunakan indikator
epidemiologis untuk melonggarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) di Jawa dan Bali.
Dia menduga kondisi masyarakat akan turut menjadi indikator,
termasuk sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. "Prediksi saya nanti
yang dipakai bukan hanya indikator epidemiologis, tapi indikator kondisi
masyarakat, masyarakat sudah banyak yang protes kan," kata Pandu ketika
dihubungi, Sabtu, 24 Juli 2021.
Beberapa hari terakhir memang marak protes menolak pengetatan
seperti di Pasuruan, Jawa Timur; Bandung, Jawa Barat; dan demo Jokowi End Game
di Jakarta.
Pandu menduga aksi-aksi tersebut bisa saja digerakkan oleh
pihak tertentu untuk menimbulkan keresahan. "Percaya deh itu akan dipakai
sebagai alasan untuk melonggarkan," kata Pandu.
Hingga saat ini memang begitu jelas siapa yang memotori
aksi-aksi tersebut. Di Ibu Kota, poster aksi mencantumkan logo penarik ojek
daring. Namun Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, yang
menaungi para penarik ojek online, menyatakan logo mereka dicatut dalam poster.
Pandu melanjutkan, jika merujuk indikator epidemiologis,
sebenarnya belum ada banyak perubahan dari PPKM darurat maupun level 4 yang
berlaku sejak 3 Juli lalu. Penurunan angka kasus harian belakangan ini lantaran
angka testing juga menurun. Sedangkan angka pasien yang dirawat di rumah sakit
pun masih besar.
Meski indikator kesehatan belum membaik, Pandu meyakini
pemerintah akan melonggarkan PPKM Jawa Bali dari level 4 menjadi level 3. Dia
memprediksi tak semua wilayah bakal dilonggarkan, melainkan daerah-daerah yang
perekonomiannya terdampak signifikan karena pengetatan pembatasan.
"Di daerah-daerah pertumbuhan ekonomi tinggi yang
berdampak, mungkin Jakarta, Surabaya, Bandung, yang ada demo-demo," ujar
Pandu.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan akan melonggarkan PPKM
darurat di Jawa Bali mulai 26 Juli jika terjadi penurunan kasus.
Adapun juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku
Adisasmito mengatakan ada empat komponen pertimbangan untuk melonggarkan PPKM.
Yakni perhitungan tren kasus dan indikator epidemiologis lainnya; kapasitas
manajemen sistem kesehatan; aspirasi dan perilaku masyarakat dengan tren
penurunan mobilitas serta keluhan masyarakat agar pembatasan segera
dilonggarkan, dan dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan
pendapatan ekonomi mengenah ke bawah dan usaha mikro. (tempo)